Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Kepulauan Seribu


Landasan helikopter (helipad) di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)
MerahPutih.com - Landasan helikopter atau helipad diduga ilegal ditemukan di Kepulauan Seribu.
Lokasi tepatnya helipad ini berada di dalam pulau yang terletak di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
Helipad tak berizin ini diungkap oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Baca Juga:
DPRD Minta Kadis Parekraf Bertanggung Jawab atas Operasional Holywings
Prasetyo mengatakan, penemuan helipad ini berawal dari laporan warga Jakarta bahwa terdapat landasan helikopter di pulau tersebut.
Berdasarkan informasi, helipad ini dibangun dan dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Namun ternyata, pemanfaatan ini tak tercatat oleh Pemerintah DKI.
"Saya tadi menemukan salah satunya ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Kok ada helipad di aset DKI, tapi enggak lapor ke kita. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman," kata Prasetyo di Pulau Panjang, Kamis (30/6).
Baca Juga:
Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah
Seharusnya, kata Prasetyo, ada pengajuan perizinan kepada Pemda DKI dalam pemanfaatan lahan atau aset milik pemerintah ini. Pihak yang menggunakan aset tersebut juga harus membayar retribusi yang akan masuk ke kas daerah.
"Harusnya kalau helipad itu resmi, setiap kali mendarat kan memberi pemasukan ke Pemprov, kan. Tapi selama ini tidak. Dia tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan," ungkap Prasetyo.
Politikus PDI Perjuangan ini menduga, ada oknum dari jajaran Pemerintah DKI yang bermain dengan pihak swasta yang memanfaatkan aset Pulau Panjang.
"Kan itu ada duitnya, bos. Sekarang pertanyaannya, duitnya lari ke mana? Oknum, lah. Oknum nya siapa? Nanti kita cari," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Sindir Anies soal Usulan Ali Sadikin Jadi Nama Jalan
Bagikan
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
