Ketua DPR RI Puji Kinerja Prabowo Subianto Segera Bertindak Ketika Ada Keluhan Masalah
Tangkapan layar Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden
Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pujiannya kepada kinerja Presiden Prabowo Subianto saat pidato pembuka di Sidang Tahunan MPR DPR RI Hut ke-80 RI di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
"Pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat. Penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak. Dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita," kata Puan dihadapan para tamu sidang.
Baca juga:
Menurut Puan langkah Prabowo tersebut layak diapresiasi. Puan mengatakan langkah yang ditunjukan Prabowo sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat.
"Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat," kata Puan.
Puan pun mengatakan akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah.
"Ke depan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat," kata dia.
Baca juga:
Menurut Puan, Pemerintah bertugas bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya.
Pemerintah kata Puan, dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat. (Tka)
Bagikan
Tika Ayu
Berita Terkait
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
[HOAKS atau FAKTA]: SIM, STNK dan TNKB Berlaku Seumur Hidup
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan