Ketua DPR Peringatkan Pemerintah Jangan Patok Harga Tes Swab Terlalu Mahal

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 September 2020
Ketua DPR Peringatkan Pemerintah Jangan Patok Harga Tes Swab Terlalu Mahal

Pengambilan spesimen tes usap tenggorokan (swab) terhadap Aparatur Sipil Negeri (ASN) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengendalikan tarif tes swab dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Puan mengaku yakin jumlah masyarakat melakukan tes swab mandiri akan meningkat jika tarifnya terjangkau.

“Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan, ada standarisasi harga. Walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi/kabupaten tertentu, kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri,” ungkap Puan, Selasa (29/9).

Puan mengatakan, tarif terjangkau akan membuat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya secara mandiri akan meningkat.

Baca Juga

BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu

“Pada pemerintah, terkait tes swab yang saat ini sudah mulai dilakukan massal, kalau nanti harganya diturunkan, sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Puan meminta penanganan pandemi COVID-19 dilakukan menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ Abdu Faisal)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ Abdu Faisal)

Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai COVID-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan; mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

“Saya minta Penanganan COVID-19 punya standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani COVID-19 secara menyeluruh,” jelas dia.

Menurutnya, pemerintah harus membuat standar harga tes yang digunakan untuk menulusuri penyebaran virus corona atau COVID-19.

"Saya imbau pemerintah agar pelaksanaan tes swab itu bisa kemudian harganya diturunkan, kemudian ada standardisasi harga, walaupun disesuaikan tempat-tempat atau provinsi, kabupaten, kota tertentu," kata Puan.

Dia menerangkan, langkah menurunkan harga tes swab akan mendorong masyarakat untuk masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Puan nenyebut, langkah menurunkan harga juga akan mengurangi beban negara untuk membiayai pelaksanaan tes swab masyarakat.

"Kalau harganya diturunkan tentu saja akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan dan tentu saja bisa melakukan tes swab secara mandiri, tanpa perlu kita paksa atau tanpa perlu kemudian dibiayai oleh negara, namun mempunyai kesadaran mencek dirinya untuk melaksanakan tes swab mandiri," ucap Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Puan juga meminta agar penanganan pandemi memiliki pakem yang jelas di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini penting agar penanganan pandemi dapat bermanfaat.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan estimasi dan usulan terkait harga tes swab yakni untuk perseorangan atau mandiri sebesar Rp797 ribu dan untuk tes swab kontraktual diestimasikan sebesar Rp439 ribu per spesimen.

Baca Juga

Update Kasus Corona DKI Selasa (29/9): 73.309 Positif, 58.865 Sembuh

"Menyangkut masalah tes swab kami sampaikan bahwa BPKP telah memberikan estimasi harga untuk sifatnya kontraktual itu Rp439 ribu per spesimen," ujar Doni.

Doni berkata, estimasi angka itu masih terus dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini. (Knu)

#COVID-19 #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Indonesia
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Selasa (21/4). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (21/4). Rapat tersebut membahas pengesahan RUU PPRT dan PSDK.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
Bagikan