Ketua DPR Peringatkan Pemerintah Jangan Patok Harga Tes Swab Terlalu Mahal

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 September 2020
Ketua DPR Peringatkan Pemerintah Jangan Patok Harga Tes Swab Terlalu Mahal

Pengambilan spesimen tes usap tenggorokan (swab) terhadap Aparatur Sipil Negeri (ASN) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengendalikan tarif tes swab dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Puan mengaku yakin jumlah masyarakat melakukan tes swab mandiri akan meningkat jika tarifnya terjangkau.

“Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan, ada standarisasi harga. Walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi/kabupaten tertentu, kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri,” ungkap Puan, Selasa (29/9).

Puan mengatakan, tarif terjangkau akan membuat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya secara mandiri akan meningkat.

Baca Juga

BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu

“Pada pemerintah, terkait tes swab yang saat ini sudah mulai dilakukan massal, kalau nanti harganya diturunkan, sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Puan meminta penanganan pandemi COVID-19 dilakukan menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ Abdu Faisal)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ Abdu Faisal)

Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai COVID-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan; mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

“Saya minta Penanganan COVID-19 punya standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani COVID-19 secara menyeluruh,” jelas dia.

Menurutnya, pemerintah harus membuat standar harga tes yang digunakan untuk menulusuri penyebaran virus corona atau COVID-19.

"Saya imbau pemerintah agar pelaksanaan tes swab itu bisa kemudian harganya diturunkan, kemudian ada standardisasi harga, walaupun disesuaikan tempat-tempat atau provinsi, kabupaten, kota tertentu," kata Puan.

Dia menerangkan, langkah menurunkan harga tes swab akan mendorong masyarakat untuk masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Puan nenyebut, langkah menurunkan harga juga akan mengurangi beban negara untuk membiayai pelaksanaan tes swab masyarakat.

"Kalau harganya diturunkan tentu saja akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan dan tentu saja bisa melakukan tes swab secara mandiri, tanpa perlu kita paksa atau tanpa perlu kemudian dibiayai oleh negara, namun mempunyai kesadaran mencek dirinya untuk melaksanakan tes swab mandiri," ucap Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Puan juga meminta agar penanganan pandemi memiliki pakem yang jelas di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini penting agar penanganan pandemi dapat bermanfaat.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan estimasi dan usulan terkait harga tes swab yakni untuk perseorangan atau mandiri sebesar Rp797 ribu dan untuk tes swab kontraktual diestimasikan sebesar Rp439 ribu per spesimen.

Baca Juga

Update Kasus Corona DKI Selasa (29/9): 73.309 Positif, 58.865 Sembuh

"Menyangkut masalah tes swab kami sampaikan bahwa BPKP telah memberikan estimasi harga untuk sifatnya kontraktual itu Rp439 ribu per spesimen," ujar Doni.

Doni berkata, estimasi angka itu masih terus dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini. (Knu)

#COVID-19 #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Olahraga
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Terjerat skandal sertifikat COVID-19 palsu, Kapten Swiss Granit Xhaka akui kesalahannya dan mundur dari Timnas. Simak kronologi dan ancaman hukumannya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Bagikan