Ketua DPR Minta Komisi II Panggil Kemendagri Jelaskan e-KTP yang Tercecer di Bogor

Eddy FloEddy Flo - Senin, 28 Mei 2018
Ketua DPR Minta Komisi II Panggil Kemendagri Jelaskan e-KTP yang Tercecer di Bogor

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan dalam kegiatan peringatan 20 Tahun Reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPR Bambang Soesatyo buka suara terkait dua kardus e-KTP yang ditemukan tercecer di jalanan simpang Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5) lalu.

Pria yang kerap disapa Bamsoet ini meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan mengapa e-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan dan tidak segera dimusnahkan.

"Mengingat e-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Senin (28/5).

Ilustrasi e-KTP
Ilustrasi e-KTP milik warga (Foto: didukcapiljakbar.go.id)

Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi II dan Komisi III DPR mendorong Kemendagri dan Polri untuk menelusuri dan mengusut tercecernya dua kardus e-KTP tersebut.

"Serta menindaktegas pihak pembuat e-KTP yang bermasalah untuk bertanggung jawab untuk mengganti blanko e-KTP yang dinyatakan rusak," tegasnya.

Politisi partai Golkar ini juga meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP, mengingat warga yang belum memiliki e-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada mendatang.

Sevelumnya, kejadian unik nan ajaib terjadi jalan raya Bogor Sabtu (26/5). Dua karung e-KTP ditemukan warga tercecer di jalanan. Entah dari mana e-KTP tersebut berasal, namun yang pasti identitas penduduk tersebut bukan barang palsu.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun telah memerintahkan jajaran di kementeriannya untuk menginvestigasi kemungkinan adanya unsur sabotase dalam peristiwa tercecernya e-KTP tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

"Perintah Mendagri kepada Sekjen, Irjen dan biro hukum, segera turun lakukan investigasi di Ditjen Dukcapil siapa yang tanggung jawab dan pasti ada unsur sabotase, walau KTP-e rusak/invalid kenapa tidak langsung dihancurkan dan kenapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor," ujar Tjahjo melalui keterangan kepada pers, di Jakarta, Minggu (27/5).

Tjahjo mempertanyakan mengapa KTP elektronik yang rusak tidak dihancurkan dan jika memang dibawa, mengapa tidak menggunakan mobil tertutup dan dijaga sehingga tidak akan tercecer.

"Walau hanya ratusan yang tercecer, dua dus dan tidak ada nama palsu, WNA atau apa pun, harusnya tetap waspada kalau disalahgunakan," tegas Tjahjo.

Tjahjo sebagaimana dilansir Antara meminta pihak kepolisian untuk mengusut peristiwa ini. Ia juga memerintahkan kepada jajaran Ditjen Dukcapil untuk menghancurkan atau membakar KTP elektronik yang rusak/invalid.

"Jangan dibawa-bawa ke gudang, waspada disalahgunakan. Selasa besok harus selesai usulan mutasi pejabat dukcapil yang harus bertanggung jawab, 'dinonjobkan'. Saya berpendapat sebagai Mendagri, ini sudah bukan kelalaian tapi sudah unsur kesengajaan, demikian penjelasan saya," ujar Tjahjo Kumolo.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dua Karung e-KTP Tercecer di Bogor, Kemendagri Siap Lakukan Investigasi

#Ketua DPR RI #Bambang Soesatyo #E-KTP #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Penelusuran melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak menemukan adanya data kependudukan dengan nama tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Indonesia
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Ketua DPR RI sebut apa pun cara dan bentuk kritik tetap harus dipandang sebagai suara rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Indonesia
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rasa bangga akan poisisi strategis Presiden Prabowo dalam daftar pembicara KTT PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Puan juga menyebut seluruh tuntutan demonstran dapat mendorong DPR dalam memperbaiki kinerja dalam membangun bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Indonesia
Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba
Puan menyebut, butuh komitmen bersama untuk memberantas narkoba, terutama di kalangan tenaga medis
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah Telah Selesaikan 14 RUU, Puan: Selalu Memprioritaskan Pembentukan UU yang Berkualitas
DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pembahasan terhadap 11 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
DPR Bersama Pemerintah Telah Selesaikan 14 RUU, Puan: Selalu Memprioritaskan Pembentukan UU yang Berkualitas
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan