Ketua DPR Berharap Pers Bisa Tangkal Hoaks COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 Februari 2021
Ketua DPR Berharap Pers Bisa Tangkal Hoaks COVID-19

Ketua DPR Puan Maharani. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) Puan Maharani menilai, pers dapat menjadi sumber inspirasi untuk bangkit dari pandemi. Yakni dengan menyiarkan berita yang akurat dan mengunggah persatuan.

"Kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2021 kepada seluruh insan pers. Pers harus jadi sumber inspirasi untuk bangkit dari pandemi," kata Puan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2021, Selasa (9/2)

Baca Juga

Hadiri HPN 2021, Anies Minta Media Mainkan Peran dalam Perangi COVID-19

Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap pers dapat mengedukasi masyarakat dan menangkal hoaks terkait COVID-19 agar tidak menyesatkan masyarakat.

Ia mencontohkan, pers mesti memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya vaksinasi karena menurut dia banyak kebohongan terkait vaksinasi yang beredar di masyarakat.

"Pers tetap kritis mengawal proses vaksinasi, terutama kecepatan program vaksinasi agar herd immunity (kekebalan komunal) segera tercapai,"

Puan juga meminta pers untuk terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Dengan pengawasan pers terhadap program imunisasi dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, pers bisa menjadi akselerator kebangkitan melawan pandemi," kata politikus PDI-P itu.

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: MP/Istimewa)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: MP/Istimewa)

Dia menjelaskan, selain mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19, pers juga diharapkan terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan karakter pers Indonesia sebagai pers perjuangan, dan tentu saja pers harus terus mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan.

Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan".

Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap tanggal 9 Februari. Peringatan HPN dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.

Pada 23 Januari 1985, Presiden Soeharto kemudian menetapkan bahwa tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, yang bukan merupakan hari libur. (Knu)

Baca Juga

HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19

#Hari Pers Nasional #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan