Ketua Dewan Pers Dorong Media Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Selasa, 30 Januari 2024
Ketua Dewan Pers Dorong Media Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024

Untuk meningkatkan peran media dalam Pemilu, Dewan Pers telah melakukan berbagai langkah. (Foto: YouTube/Dewan Pers)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, terus mendorong media agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024.

“Bukan mobilisasi, tetapi partisipasi agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” ungkap Ninik di Forum Merdeka Barat 9: Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024 di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (29/01) seperti dikutip dari rilis pers Kominfo.

Untuk meningkatkan peran media dalam Pemilu, Dewan Pers telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya menggelar workshop di 34 Provinsi di Indonesia.

Baca juga:

Wamenkominfo Minta Media Sajikan Liputan Pemilu yang Berkualitas agar Masyarakat Cerdas

Workshop bertujuan membuat media tetap menyajikan informasi yang benar dan sesuai kode etik jurnalistik. Dengan workshop tersebut, diharapkan jurnalis dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pilar demokrasi.

"Selama hampir satu tahun ini, kami duduk bareng dengan kawan-kawan jurnalis, stakeholder, dan elemen partai politik di daerah-daerah untuk menyamakan persepsi pemberitaan terkait Pemilu 2024,” kata Ninik.

Dewan Pers juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengimbau para jurnalis atau pegiat media yang mempunyai kepentingan di Pemilu 2024 agar nonaktif dari kerja-kerja media. Ini untuk menjaga profesionalitas dan netralitas media dalam memberikan informasi-informasi yang berimbang dan tidak memihak.

“Kalau ada wartawan atau penggiat pers menjadi timses paslon atau caleg agar dinonaktifkan terlebih dahulu.” kata Ninik.

Dewan Pers juga menggandeng berbagai pihak seperti Kominfo dan penyelenggara pemilu.

“Bekerja sama dengan berbagai pihak, karena Dewan Pers berupaya mendorong media agar profesional dan tidak berpihak,” ujar Ninik.

Ninik berharap media bisa memberikan edukasi lebih banyak mengenai calon anggota legislatif yang akan mewakili mereka baik yang di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat.

“Publik perlu tahu calegnya, integritas mereka juga perlu publik tahu, kapasitas mereka publik juga perlu tahu,” ujarnya. (dru)

Baca juga:

Wamenkominfo Klaim Politik Identitas dan Hoaks Menurun

#Dewan Pers #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Bagikan