Ketimbang Naikan Pajak, 3 Cara Ini Diklaim Mampu Tambah Pendapatan Negara


Ilustrasi pajak. (Foto: Pexels/Nataliya Vaitkevich)
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen di Januari 2025 nanti.
Salah satu alasannya adalah untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sekaligus merespons berbagai krisis.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan bahwa menaikkan PPN bukanlah satu-satunya jalur yang bisa diambil jika pemerintah ingin menambah pendapatan negara.
“Ada sejumlah cara lain yang bisa dimaksimalkan,” kata Achmad kepada wartawan dikutip Selasa (19/11).
Baca juga:
Siap-siap Didatangi Aparat ke Rumah jika Belum Bayar Pajak Kendaraan
Pertama, lanjut Achmad adalah dengan memperluas basis pajak fokus pada sektor ekonomi informal dan digital yang masih banyak belum terjangkau pajak.
Kedua, efisiensi belanja negara dengan mengurangi pengeluaran untuk proyek-proyek tidak prioritas.
“Ketiga, kebijakan pajak progresif atau bebankan pajak lebih besar pada golongan ekonomi atas, bukan membebani seluruh masyarakat secara merata,” paparnya.
Baca juga:
Sri Mulyani Tugaskan Wamenkeu Anggito Kejar Potensi Pajak Ekonomi Bawah Tanah
Achmad menilai, menerapkan kenaikan PPN bukan langkah yang bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang berusaha pulih. Kenaikan ini hanya akan menekan masyarakat kelas menengah.
“Padahal merekalah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” jelas dia. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ditawari pada Januari

Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang

84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar

Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham

Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang

Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya

Menkeu Kejar Ratusan Penunggak Pajak, Ingatkan Anak Buah: Kalau sudah Bayar jangan Diperas

KPK Siap Bersama Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun

Pemprov DKI Beri Keringanan 6 Jenis Pajak di Jakarta hingga Akhir 2025, dari PBB-P2 hingga Pajak Reklame

Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
