Keterwakilan Perempuan di Pileg 2024 Masih Sebatas Administrasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 April 2023
Keterwakilan Perempuan di Pileg 2024 Masih Sebatas Administrasi

Anggota Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenty. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah tantangan masih dirasakan kaum perempuan yang selalu berulang dari pemilu ke pemilu. Tantangan itu, antara lain meliputi minimnya informasi dan edukasi publik terkait politik yang dapat diakses perempuan dan regulasi Undang-Undang Pemilu yang masih belum menegakkan gender equality (kesetaraan gender)

Selain itu, misinformasi dan disinformasi yang mengganggu kemurnian suara perempuan dalam memberi makna terhadap demokrasi.

Baca Juga:

DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang

Anggota Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenty mengingatkan, keterlibatan perempuan dalam ruang politik agar jangan mau hanya sekadar menjadi pemenuhan kuota, namun harus disertai dengan bekal kualitas diri.

"Ada framing yang selalu mendiskreditkan perempuan, keterwakilan perempuan masih dianggap kurang berkualitas. Dalam kancah pemilu, peran perempuan hanya pada tahap pencalonan saja, belum sampai ke tahap terpilih," ujar Lolly.

Lolly menyampaikan hal tersebut pada kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Keputusan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Denpasar.

Lolly menambahkan, masih banyak paham patriarki yang menjadi penyebab terdegradasi peran perempuan dalam mengikuti kontestasi politik.

Aturan tentang keterwakilan perempuan masih hanya pada tahap administrasi saja, belum sampai pada tahap yang lebih lanjut.

Untuk menghadapi tantangan itu, Lolly berharap kader-kader perempuan yang ingin berkontestasi pada Pemilu 2024 harus benar-benar membekali dirinya, menambah literasi dan pahami apa yang boleh dan tidak dilakukan dalam tahapan pemilu.

"Framing yang selalu mendiskreditkan perempuan ini harus kita lawan dengan pembuktian, tutupi celah itu dengan kualitas diri,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI tersebut.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani pada kesempatannya menegaskan, Bawaslu Bali selalu terbuka untuk melakukan diskusi dan berbagi pemahaman kepemiluan.

"Kami siap untuk jadi kawan diskusi dalam forum yang diadakan oleh partai politik. Ini juga menjadi momentum bagi kami dalam melakukan tugas-tugas pencegahan," ujar perempuan asal Buleleng tersebut.

Baca Juga:

Putusan Bawaslu soal Partai Prima Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pemilu

#Pileg #Bawaslu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Suara yang telah diberikan pemilih kepada partai-partai tersebut tidak terbuang percuma karena tidak terkonversi menjadi kursi parlemen,
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
MKGR Ingin Kuasai Seluruh Dapil Pileg Jakarta, Mulai Siapkan Figur
ada empat kader MKGR yang lolos di DPRD DKI adalah Andri Santosa, Farah Savira dan Dadiyono dan Basri Baco Mereka semua berasal dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 Maret 2025
MKGR Ingin Kuasai Seluruh Dapil Pileg Jakarta, Mulai Siapkan Figur
Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bagikan