Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, TNI diberikan peran untuk melakukan pemberantasan teror. Peran TNI itu sendiri tertuang di Pasal 43 huruf I. Ada tiga ayat dalam pasal ini.
Nantinya, sesuai dengan Pasal 43 huruf I, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme akan diatur lebih teknis dalam Peraturan Presiden.
Berikut bunyi lengkap pasal 43 huruf I yang mengatur peran TNI dalam pemberantasan teror:
Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 43 huruf I:
(1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. (2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Teknisnya Diatur Peraturan Presiden
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) terkait teknis pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Perpres itu akan diterbitkan usai lebaran.
"Segera. Ya setelah ini habis hari raya (idul Fitri)," kata Yasonna di Gedung DPR/MPR, Jumat (25/5).
Dalam merumuskan Perpres teknis pelibatan TNI akan melibatkan stakeholder lain seperti Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, TNI, Polri, BNPT dan lainnya.
"Kita dengar dulu semua. Nanti kita juga konsultasi dengan teman-teman di DPR," ujarnya.
Pasukan elit TNI Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dari matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme sendiri telah diusulkan diaktifkan.
"Saya sudah laporkan kepada Presiden Joko Widodo kemarin, dan beliau tertarik. Nanti kita akan bicarakan dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," kata Kepala Staff Presiden (KSP), Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (16/5).
Usulan ini muncul setelah kejadian kerusuhan yang melibatkan narapidana teroris dan aparat di rutan Mako Brimob serta rentetan aksi teror lainnya di bebrapa daerah.
Pasukan Elit TNI Pemburu Teroris
Koopssusgab TNI pernah dibentuk Moeldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015 lalu, untuk menghadapi terorisme di Indonesia. Koopssusgab terdiri atas 90 prajurit terbaik dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) AL dan Detasemen Bravo 90 dari Paskhas AU.
Pada saat peresmian Koopssusgab tiga tahun lalu, pasukan gabungan itu diberi pelatihan dan pembinaan untuk dapat menyusun doktrin dan pemetaan terorisme. Namun, Moledoko mengatakan kini sudah dibekukan, sehingga perlu persetujuan Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali.
Presiden Joko Widodo menegaskan pembentukan Koopssusgab TNI bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, namun dilakukan jika situasi berada di luar kapasitas Polri.
"Proses membentuk Komando Pasukan Khusus Gabungan yang berasal dari Kopasus, Marinir Paskhas, dalam rangka memberi rasa aman kepada rakyat, tetapi dengan catatan dilakukan dengan situasi di luar kapasitas Polri. Artinya tindakan preventif, lebih penting dibandingkan represif," kata Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan tindakan preventif itu adalah bagaimana tidak memberikan ruang kepada lembaga pendidikan, ruang publik, dan mimbar umum untuk ajaran ideologi sesat, yaitu terorisme. (*)
