Ketergantungan Pemerintah Terhadap Batubara Rugikan Keuangan Negara

MerahPutih.com - Sejumlah LSM bidang lingkungan seperti Greenpeace Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup mengingatkan pemerintah bahwa ketergantungan terhadap komoditas batubara berpotensi untuk merugikan keuangan negara.

"Batubara bukanlah sumber energi murah, ketergantungan pemerintah terhadap batubara justru mengakibatkan potensi kerugian negara yang sangat besar," kata Juru Kampanye Greenpeace Hindun Mulaika dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/9).

Hindun Mulaika mengingatkan tentang surat Menteri Keuangan Sri Mulyani bertanggal 19 September 2017 yang mengungkapkan kondisi finansial dan risiko gagal bayar dari utang-utang yang dimiliki PT PLN yang dinilai berpotensi menjadi risiko besar terhadap keuangan negara.

Menurut dia, surat Sri Mulyani tersebut menggarisbawahi bahwa PLN telah salah memperkirakan kenaikan permintaan listrik di Jawa-Bali karena pada kenyataanya permintaan listrik cenderung menurun.

"Kontrak PPA (jual beli listrik) terhadap PLTU-PLTU Batubara ini juga mewajibkan PLN tetap membayar listrik yang tidak terserap oleh konsumen," ungkap Hindun Mulaika.

Untuk itu, ia menginginkan rencana pembangunan PLTU Batubara di Jawa yang saat ini masih berada dalam tahapan pra konstruksi layak ditinjau ulang, dan bagi mereka yang sudah memenangi tender namun belum mendapatkan PPA tidak seharusnya dilanjutkan, mengingat permasalahan yang ditimbulkan dari semua aspek, mulai dari kerugian negara, polusi udara dan dampak sosial serta lingkungan.

Hindun berpendapat bahwa perencanaan ketenagalistrikan Indonesia gagal melihat bagaimana makin murahnya dan menurunnya harga energi terbarukan, yang juga diikuti oleh perkembangan teknologi, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan intervensi yang maksimal, khususnya di Jawa-Bali yang sistem koneksinya sudah stabil.

Senada dengan Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mendesak agar seluruh proyek PLTU batubara tidak hanya ditinjau ulang namun segera dibatalkan karena selain berdampak terhadap lingkungan hidup dan mengancam mata pencaharian masyarakat terutama petani dan nelayan, juga berpotensi membangkrutkan keuangan negara.

Manager Urban dan Energi Walhi Dwi Sawung dalam keterangan tertulisnya mengingatkan bahwa sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami kelebihan daya yang sangat besar.

"Sistem pembelian pun bermasalah yaitu take-or-pay di mana PLN harus membayar listrik yang dihasilkan oleh penyedia listrik swasta walaupun listrik tersebut tidak digunakan," paparnya dan menambahkan, kelebihan pasokan listrik dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali tetap harus dibayar yang membebani keuangan negara.

Sebagaimana diwartakan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan PT PLN (Persero) masih mampu untuk menuntaskan proyek pengadaan listrik 35.000 MW, meskipun sejumlah kalangan meragukan kesehatan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Rini di Jakarta, Rabu (28/9), pihaknya selama tiga tahun sebagai Menteri BUMN dirinya selalu mengingatkan semua perusahaan milik negara termasuk PLN sebagai perusahaan besar harus menjaga rasio utang dan meningkatkan kualitas aset.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan keuangan PT PLN (Persero) saat ini dalam kondisi terkendali.

"Kalau kondisi keuangan PLN itu menuju lampu kuning, maka saya kira Menteri BUMN dan saya akan melaporkan ke Presiden dan Menteri Keuangan. Ini kondisinya aman dan terkendali," katanya dalam rilis di Jakarta, Rabu (27/9).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menambahkan surat Kementerian Keuangan merupakan hal biasa dan menjadi masukan bagi perseroan. (*)

Sumber: Antara