Keseimbangan Koalisi Jadi Ujian Serius Pada Tahun Kedua Pemerintahan Jokowi
Pengamat poltik dari IPR Ujang Komarudin (Foto: Dok Pribadi)
MerahPutih.Com - Periode kedua kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) memiliki tantangan yang semakin kompleks. Menurut analis politik Ujang Komarudin, tantangan serius yang dihadapi Presiden Jokowi yakni keseimbangan koalisi.
Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, berpotensi menimbulkan gejolak di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga:
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Miliki Harta Rp14,7 Miliar
"Dengan merapatnya Gerindra tentu koalisi parpol yang menyokong pemerintahan menjadi kuat. Makin besar koalisi, persoalan kepentingan juga makin besar," kata Ujang Komaruddin di Jakarta, Jumat (25/10).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, pada tahun pertama tentunya koalisi dan kabinet mungkin sedang "mesra-mesranya". Namun, pada tahun berikutnya bisa saja keseimbangan koalisi goyah kalau setiap parpol tidak menahan ego masing-masing.
Begitu juga dengan kabinet, menurut Ujang, di awal-awal bisa jadi kompak. Akan tetapi, pada tahun kedua dan selanjutnya sudah akan menjalankan misi masing-masing.
"Apalagi pada tahun 2024 kekosongan sosok. Jadi, saya menganalisis kekompakan paling setahun, tahun berikutnya itu partai politik dan kabinet akan mempersiapkan diri masing-masing mengamankan diri persiapan Pemilu 2024," ucapnya.
Persoalan tersebut, terang Ujang sebagaimana dilansir Antara, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Presiden Joko Widodo di kepemimpinan periode keduanya.
Baca Juga:
Berlatar Belakang Pengusaha, Angela Tanoesoedibjo Ngaku Tak Sulit Jadi Wamenparekraf
Soal Prabowo yang dipercaya sebagai Menteri Pertahanan, kata dia, sosok mantan kompetitor Presiden Jokowi pada pesta demokrasi lalu ini memang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang itu.
"Secara latar belakang Prabowo mumpuni kalau dia membantu di Kemenhan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Prabowo ahli di situ, 'kan dia sudah jenderal bintang tiga," pungkasnya.(*)
Baca Juga:
Pengangkatan Belasan Wamen Dikritik Bertentangan dengan Tekad Jokowi Pangkas Birokrasi
Bagikan
Berita Terkait
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina