Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto berkomentar soal pemangkasan jumlah tim TUGUPP menjadi 50 orang.
"Jadi, Ketua TGUPP lah yang harus jawab itu saya tidak tahu pastinya seperti apa. Yang bisa jawab Ketua TGUPP cuma biasanya kan gini setiap perencaanaan itu kan ada ukuran size yang mau dikerjain dan apa keberhasilan output dan outcome yang dihasilkan biasanya kan kaya gitu," kata Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Baca Juga:
Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies
Bambang lantas membandingkan TGUPP di era Anies dengan susunan Kantor Staf Kepresidenan Joko Widodo yang jumlahnya sangat banyak. Namun, mereka tak pernah disinggung DPR.
"Saya tanya lagi kasus seperti ini kalau saya pakai KSP ya ukurannya pernah enggak presiden dirusuhi oleh DPR untuk dihitung keberhasilannya terus dihitung jumlahnya pernah enggak sih. Saya pengen tanya aja bukan mau protes," jelas Bambang.
Pria yang akrab disapa BW ini menyesalkan adanya keistimewaan terhadap KSP dibanding TGUPP.
"Sejak zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhono) deh pernah enggak ada dirusuhi kayak gitu," sesal mantan pengacara Prabowo-Sandi ini.
Soal pengganjian, kata BW, seharusnya antara KSP dengan TGUPP sama yakni dari anggaran negara.
"KSP pakai dananya presiden atau enggak harus ada rujukannya. Saya enggak ngerti. KSP pakai dana APBN atau dan presiden. Artinya treatment-nya harus sama bos, saya tuh cuma menuntut equality saya tida menuntut apa-apa," tutup mantan Wakil Ketua KPK ini.
Baca Juga:
Pembahasan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI berlangsung sengit. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya.
Sejumlah fraksi meminta anggaran untuk gaji 67 anggota TGUPP dinolkan dari RAPBD DKI 2020. Mereka mengusulkan untuk menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Banggar menyetujui anggaran gaji hanya untuk 50 anggota saja. Sehingga adanya pengurangan 17 anggota dari jumlah keseluruhan. Namun, untuk anggaran yang dibutuhkan belum diketahui besarannya. Sebab nilainya disesuaikan dengan 17 anggota yang dicoret. (Knu)
Baca Juga:
