Kerusuhan Kepulauan Solomon, Perdana Menteri Minta Bantuan Militer Australia

MerahPutih.com - Australia akan mengerahkan lebih dari 100 personel kepolisian dan militer untuk membantu Kepulauan Solomon. Demikian disampaikan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Kamis (25/11), saat kerusuhan pecah di negara kepulauan tersebut.

Langkah bantuan Australia diambil saat para pengunjuk rasa di negara Pulau Pasifik itu menentang jam malam untuk melancarkan demonstrasi dalam dua hari berturut-turut.

Morisson mengatakan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare sudah meminta bantuan Australia. Permintaan itu dengan cepat diterima oleh komite keamanan nasional di Canberra.

Baca Juga:

Muncul Dalam Video Call Presiden IOC, Peng Shuai Minta Privasinya Dihormati

Dia menyebutkan Australia akan segera mengirimkan 23 personel kepolisian untuk membantu mengendalikan kerusuhan dengan tambahan 50 personel untuk mengamankan infrastruktur penting.

Morrison menambahkan, 34 pasukan militer juga akan dikirim untuk membantu polisi Australia.

“Tujuan kami di sini adalah untuk memastikan stabilitas dan keamanan guna melancarkan proses konstitusi yang sebagaimana mestinya di Kepulauan Solomon untuk dapat memecahkan berbagai masalah yang telah muncul,” kata Morrison kepada awak media di Canberra, dikutip Antara.

“Bukan maksud pemerintah Australia dengan cara apa pun untuk campur tangan dalam urusan internal Kepulauan Solomon, melainkan ini agar mereka menyelesaikannya sendiri,” katanya.

Pengerahan personel Australia dilakukan di tengah laporan dan gambar yang beredar di media sosial yang menunjukkan kerumunan pengunjuk rasa, juga pemandangan gedung-gedung yang terbakar di Chinatown, Distrik Honiara.

Baca Juga:

Hentikan Kerusuhan, Prancis Kirim Pasukan Khusus ke Guadeloupe

Banyak pengunjuk rasa datang dari provinsi terpadat, Malaita, ke ibu kota karena takut diabaikan oleh pemerintah nasional, menurut laporan media.

Provinsi tersebut menentang keputusan 2019 untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan agar menjalin hubungan formal dengan Tiongkok.

Keputusan tersebut menghasilkan referendum kemerdekaan tahun lalu yang oleh pemerintah nasional dianggap tidak sah.

Kepulauan Solomon, lokasi sejumlah perang sengit di Perang Dunia II, mengalami kerusuhan besar pada 2006 lantaran sengketa pemilu dengan banyak bisnis yang dimiliki oleh kalangan warga China di Honiara dibakar dan dijarah.

Sogavare pada Rabu (24/11) mengumumkan penguncian selama 36 jam di Honiara setelah kerusuhan terbaru terjadi.

Ia menyebut huru-hara itu “kejadian menyedihkan dan merugikan yang bertujuan menumbangkan pemerintah yang terpilih secara demokratis”.

Penguncian yang akan berlangsung hingga Jumat (26/11) pukul 07.00 waktu setempat itu akan “mengizinkan badan penegak hukum kami untuk menginvestigasi sepenuhnya pelaku kerusuhan unjuk rasa hari ini dan untuk mencegah pelanggaran hukum kembali terjadi,” kata Sogavare.

Pasukan Kepolisian Kepulauan Solomon (RSIPF) meminta masyarakat yang bersekolah dan berbisnis di sekitar Honiara untuk tetap berada di rumah agar terhindar dari dampak kerusuhan.

“Kami ingin memastikan bahwa jalan-jalan, sekolah, dan tempat usaha akan dibuka segera setelah penguncian,” kata Wakil Komisioner RSIPF Juanita Matangan dalam keterangannya.

“Saya meminta kerja sama Anda sampai situasi kembali normal,” katanya. (*)

Baca Juga:

Batasi Mobilitas Warga, Sudah Tiga Malam Belanda Dilanda Kerusuhan