Kerumunan Rizieq Bikin Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot Anies

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan copot Bayu Meghantara dan Andono Warih sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH).

Pencopotan ini berdasar dari hasil audit Inspektorat DKI Jakarta yang menilai keduanya lalai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur Anies Baswedan soal protokol kesehatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir, mengatakan, keduanya telah dicopot dari jabatannya terhitung tanggal 24 November 2020. Seusai dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca Juga:

Masyarakat DKI Jakarta Didorong Kembangkan Usaha Hidroponik

“Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat,” ujar Chaidir, kepada wartawan, Sabtu (28/11).

Inspektorat dalam auditnya tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono. Tetapi juga Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

Pemeriksaan oleh inspektorat berdasar dari instruksi gubernur kepada plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat, untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.

Arahan gubernur berisi 5 langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

"Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik," katanya.

Salah satu dari 5 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau mememfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Linkungan Hidup malah meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Gubernur Anies langsung meminta agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa terjadi kelalaian dalam melaksanakan perintah.

Ia menegaskan, permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman.

"Tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Sambil Nunggu Vaksin COVID-19, Jangan Abaikan Imunisasi Anak