Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Keramba jaring apung (KJA) lepas pantai menjadi solusi Indonesia menggenjot hasil perikanan maritim, khususnya produksi ikan kakap putih. Teknologi yang diadopsi dari Norwegia ini dalam setahun sedikitnya bisa menghasilkan produksi kakap putih hingga 816 ton untuk satu unit keranda setiap tahunnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan teknologi ini di tiga kawasan strategis yang ada di Tanah Air, yakni perairan Kepulauan Karimunjawa (di Provinsi Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), dan Pulau Sabang (Aceh). "Keramba Jaring Apung merupakan lompatan teknologi dan masa depan perikanan Indonesia," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Keramba Jaring Apung atau "offshore" di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menjelaskan, dua per tiga atau 70 persen wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga dengan adanya terobosan keramba jaring apung diharapkan dapat menambah hasil budi daya ikan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
KJA juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu tahan terhadap gelombang dan memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun, serta cukup efektif digunakan dalam budi daya ikan karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring, serta memiliki beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya.
Saat meresmikan KJA lepas pantai di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikadang, Pangandaran, 24 April lalu, Jokowi mengungkapkan benih kakap putih yang ditebar tidak lebih dari 1,2 juta. Namun, satu unit dapat menyerap tenaga kerja antara 215-250 orang.
KJA lepas pantai ini merupakan penjabaran atau terjemahan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Jokowi menginginkan adanya industrialisasi akuakultur yang selama ini dinilai belum dikembangkan dengan baik.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, program KJA lepas pantai hingga dalam bentuk pemasarannya juga merupakan bentuk sinergi antara BUMN sektor perikanan dengan koperasi unit desa (KUD) untuk para nelayan.
Menurut Susi, KKP berupaya membangun KJA lepas pantai adalah agar nelayan nusantara ke depannya diharapkan tidak hanya handal dalam menangkap ikan, tetapi juga bisa mengembangkan dan mengelola budi daya perikanan yang berteknologi tinggi.
Teknologi Canggih Berstandar Internasional
Program KJA lepas pantai yang dikembangkan KKP ini telah melalui kajian yang sangat cermat dan telah memenuhi standar internasional. Ketiga unit KJA lepas pantai di Tanah Air ini dibeli langsung dari Norwegia yang memiliki komponen yang berstandar internasional. Total anggarannya Rp131 miliar.
Tak hanya itu, spesifikasi KJA lepas pantai di Pangandaran, Jawa Barat sudah memenuhi beragam parameter dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). "Ini tidak main-main. Tidak asal bangun karena sesuai dengan standardisasi internasional," imbuh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Zulficar Mochtar dalam kesempatan yang sama, dilansir Antara.
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Keramba Jaring Apung atau "offshore" di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menjelaskan, dua per tiga atau 70 persen wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga dengan adanya terobosan keramba jaring apung diharapkan dapat menambah hasil budi daya ikan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
'PR' di Depan Mata
Meski memiliki potensi besar, pengembangan KJA lepas pantai masih menyimpang sejumlah pekerja rumah yang harus dibenahi. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan KJA melibatkan banyak orang, sehingga pemerintah harus memastikan koperasi perikanan mengambil ruang yang lebih besar.
KJA sebagai pengembangan teknologi perikanan budi daya dinilai juga memiliki dampak besar kepada perikanan tangkap karena luasnya mencapai 5.000 meter persegi dan membutuhkan pakan mencapai 1 juta ton per jam. Artinya, lanjut Susan, pemerintah juga harus memastikan ikan yang menjadi sumber bahan pakan harus bisa terus dilestarikan.
Sedangkan, pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menekankan pentingnya regulasi zonasi untuk mencegah tumpang tindih kawasan perairan, terutama terkait dengan program KJA lepas pantai.
"Perlu adanya zonasi agar peruntukkan perairan tidak tumpang tindih. Apa yang terjadi di Teluk Balikpapan (tumpahan pipa minyak) mesti dijadikan sebagai pelajaran berharga," tandas Abdul Halim. (*)
