Keputusan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kembali Molor

Muchammad YaniMuchammad Yani - Kamis, 03 September 2015
Keputusan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kembali Molor

Pengunjung mengamati miniatur kereta cepat dalam Pameran Kereta Cepat Dari Tiongkok di Jakarta, Kamis (13/8). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Keputusan pemenang tender kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung terkait apakah proposal Tiongkok atau Jepang yang akan dipilih Pemerintah kembali molor dari jadwal. Pasalnya hingga kini Pemerintah masih belum dapat memutuskan apa hasil keputusan dari proyek tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengakui bahwa pihaknya telah mendengarkan laporan dari Boston Consultan Group (BCG), dan Pemerintah juga sudah memiliki rekomendasi yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis besok (3/9).

"Laporan konsultan, secara bersama-sama sudah diklarifikasi oleh masing-masing. Sudah disampaikan pertanyaan untuk melengkapi apa yang sudah dijelaskan. Kita memang sudah punya rekomendasinya. Cuma rekomendasinya, kita mau laporkan besok ke Presiden," ujarnya di seusai rapat koordinasi (rakor) di Kantornya, Jakarta, Rabu, (2/9).

Adapun butir yang akan direkomendasikan ke Presiden besok siang, seperti komitmen pemerintah dan risiko yang akan ditanggung pemerintah, Teknologi dan semua kaitannya, Sosial economic dan impactnya, serta Project planningnya.

"Jadi keempat itu mereka menganalisisnya, dan memberikan scorenya," katanya.

"Memang kalau dilihat dari hasil assesment dari konsultan itu lebih ditekankan kepada trackrecord pengalaman dan ditekankan kepada komitmen apa yang harus dipikul pemerintah. Kalau Tiongkok itu lebih unggul pada sosial economic impactnya. Kalau Jepang lebih unggul pada trackrecord teknologinya," lanjut Darmin.

Kendati demikian, Darmin masih enggan berkomentar siapa yang akan mengerjakan projek ini nantinya, karena semua keputusan ada ditangan presiden.

"Saya belum ingin menyampaikannya, karena saya harus lapor dulu. Kita harus lapor dulu ke Presiden, nanti saya jawab kalau presiden sudah jawab," janjinya sambil tertawa dan masuk ke lift. (rfd)


Baca Juga:

Kereta Cepat Harus Utamakan Keselamatan Penumpang

Proyek Kereta Cepat Tidak Dibiayai dari APBN 

Tiongkok Sebut Berpengalaman Bangun Kereta Cepat di Daerah Beriklim Tropis 

Tiongkok Tawarkan Bangun Stasiun di Halim

 

#Kereta Trans Jakarta-Bandung #Kereta Cepat
Bagikan
Ditulis Oleh

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu

Berita Terkait

Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi
Prabowo menekankan proyek transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaatnya bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 04 November 2025
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi
Indonesia
Pemerintah Janji Selesaikan Masalah Utang Kereta Cepat, Ngotot Ingin Bangun Lagi Sampai Banyuwangi
pabila persoalan mengenai utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini selesai, Pemerintah juga berencana mengembangkan proyek kereta cepat ke wilayah lain, termasuk jalur Jakarta-Surabaya hingga Banyuwangi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Pemerintah Janji Selesaikan Masalah Utang Kereta Cepat, Ngotot Ingin Bangun Lagi Sampai Banyuwangi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha menilai, adanya indikasi kuat dalam dugaan korupsi proyek Whoosh.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Indonesia
Prabowo Perintahkan Anak Buah Putar Otak Tangani dan Hitung Detail Utang Jumbo Whoosh
Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Prabowo Perintahkan Anak Buah Putar Otak Tangani dan Hitung Detail Utang Jumbo Whoosh
Indonesia
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
Meski proyek KCIC disorot KPK karena dugaan korupsi, jumlah penumpang kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung justru naik 6,3 persen hingga Oktober 2025, tembus 5,1 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
Indonesia
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut karena kasusnya belum berada pada tahap penyidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
Indonesia
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Proyek KCJB yang kontroversial ini diduga untuk memenangkan penawaran dari pihak luar yang lebih mahal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Indonesia
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Penyelidikan proyek strategis nasional ini sudah dimulai sejak awal 2025. KCIC memilih tak banyak berkomentar dan menyerahkan seluruh informasi kepada KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Bagikan