Keputusan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kembali Molor
Pengunjung mengamati miniatur kereta cepat dalam Pameran Kereta Cepat Dari Tiongkok di Jakarta, Kamis (13/8). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
MerahPutih Bisnis - Keputusan pemenang tender kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung terkait apakah proposal Tiongkok atau Jepang yang akan dipilih Pemerintah kembali molor dari jadwal. Pasalnya hingga kini Pemerintah masih belum dapat memutuskan apa hasil keputusan dari proyek tersebut.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengakui bahwa pihaknya telah mendengarkan laporan dari Boston Consultan Group (BCG), dan Pemerintah juga sudah memiliki rekomendasi yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis besok (3/9).
"Laporan konsultan, secara bersama-sama sudah diklarifikasi oleh masing-masing. Sudah disampaikan pertanyaan untuk melengkapi apa yang sudah dijelaskan. Kita memang sudah punya rekomendasinya. Cuma rekomendasinya, kita mau laporkan besok ke Presiden," ujarnya di seusai rapat koordinasi (rakor) di Kantornya, Jakarta, Rabu, (2/9).
Adapun butir yang akan direkomendasikan ke Presiden besok siang, seperti komitmen pemerintah dan risiko yang akan ditanggung pemerintah, Teknologi dan semua kaitannya, Sosial economic dan impactnya, serta Project planningnya.
"Jadi keempat itu mereka menganalisisnya, dan memberikan scorenya," katanya.
"Memang kalau dilihat dari hasil assesment dari konsultan itu lebih ditekankan kepada trackrecord pengalaman dan ditekankan kepada komitmen apa yang harus dipikul pemerintah. Kalau Tiongkok itu lebih unggul pada sosial economic impactnya. Kalau Jepang lebih unggul pada trackrecord teknologinya," lanjut Darmin.
Kendati demikian, Darmin masih enggan berkomentar siapa yang akan mengerjakan projek ini nantinya, karena semua keputusan ada ditangan presiden.
"Saya belum ingin menyampaikannya, karena saya harus lapor dulu. Kita harus lapor dulu ke Presiden, nanti saya jawab kalau presiden sudah jawab," janjinya sambil tertawa dan masuk ke lift. (rfd)
Baca Juga:
Kereta Cepat Harus Utamakan Keselamatan Penumpang
Proyek Kereta Cepat Tidak Dibiayai dari APBN
Tiongkok Sebut Berpengalaman Bangun Kereta Cepat di Daerah Beriklim Tropis
Tiongkok Tawarkan Bangun Stasiun di Halim
Bagikan
Berita Terkait
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi
Pemerintah Janji Selesaikan Masalah Utang Kereta Cepat, Ngotot Ingin Bangun Lagi Sampai Banyuwangi
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Prabowo Perintahkan Anak Buah Putar Otak Tangani dan Hitung Detail Utang Jumbo Whoosh
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 5,1 Juta, Tak Terpengaruh Isu Korupsi
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum