Kepolisian Jamin Tak Ada Potensi Kerusuhan Seperti '98

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 September 2015
Kepolisian Jamin Tak Ada Potensi Kerusuhan Seperti '98

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Senin (6/7). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Ekonomi Indonesia berada dalam ancaman krisis ketika pelemahan rupiah yang terus terjadi. Beberapa pihak khawatir kondisi paling buruk seperti pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998. Namun, pihak kepolisian menjamin, kerusuhan sosial yang pernah menjadi tidak akan terulang saat ini.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, meski saat ini pertumbuhan ekonomi masih melamban, tidak ada ancaman kerusuhan besar seperti saat krisis 1998 lalu.

"Sinergi aparat dulu ga sebagus seperti sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi kita pun sekarang tidak mengalami penurunan atau minus, kalau dulu ekonomi kita minus sampai pada 13 persen. Keadaan sekarang ada dampaknya, tapi tidak masif," ujar Tito Karnavian, di Mapolda, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

Mantan Kapolda Papua ini juga menuturkan, pertumbuhan ekonomi kita saat ini sangat mirip dengan kondisi ekonomi pada tahun 2008 lalu, bukan tahun 1998. Kepolisian menjamin keamanan di dalam negeri.

"Polda bisa menjamin berdasarkan analisis, enggak akan ada kerusuhan dan lain-lain. Kita siapin semua, tapi kita dukung pemerintah (menumbuhkan perekonomian)," paparnya.

Tito juga melanjutkan, perlambatan ekonomi biasa terjadi dan sangat dipengaruhi faktor eksternal. Kalau ekonomi belum membaik, maka akan berdampak pada ekonomi kelas bawah. Semua pihak diharapkan melakukan pendekatan dalam memperkuat keamanan sosial. Kelas bawah diberi ketahanan sosial, atau ketahanan pangan misalnya. Langkah-langkah tersebut sangat baik untuk meredam gejolak sosial. (gms)

 

Baca Juga:

  1. Poros Muda Golkar: Krisis Ekonomi Bisa Picu Kerusuhan Rasial
  2. Harapan Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi Menghadapi Krisis Ekonomi
  3. Pengamat Ekonomi: Indonesia Menuju Krisis yang Luar Biasa
  4. Pertumbuhan Ekonomi RI 2016 5,4 Persen
  5. Ekonomi Lesu Kriminalitas Meningkat

 

#Krisis Moneter 1998 #Krisis Moneter #Kapolda Metro Jaya #Polda Metro Jaya #Polri #Irjen Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Roy Suryo Cs Kecele! Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Gagal Total Hapus Status Tersangka
Melalui metodologi saintifik yang ketat, penyidik membandingkan dokumen utama dengan dokumen pembanding dari tahun dan lembaga penerbit yang sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Roy Suryo Cs Kecele! Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Gagal Total Hapus Status Tersangka
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Kubu Jokowi Minta Tersangka Segera Disidang
Kubu Jokowi meminta tersangka kasus tudingan ijazah palsu segera disidang. Polda Metro Jaya telah menjadwalkan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Kubu Jokowi Minta Tersangka Segera Disidang
Olahraga
Polda Metro Bangga 3 Polwan Mereka Bawa Pulang Medali SEA Games
Di tengah padatnya tugas polisi, tiga Polwan Polda Metro Jaya membuktikan kedisiplinan mereka berbuah manis di SEA Games 2025.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Polda Metro Bangga 3 Polwan Mereka Bawa Pulang Medali SEA Games
Indonesia
Pengaduan Dugaan Penipuan WO Capai 207, Posko Laporan Terus Dibuka
Dari 207 laporan terdiri dari 199 laporan pengaduan pernikahan belum terlaksana, sedangkan delapan aduan sudah terlaksana.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Pengaduan Dugaan Penipuan WO Capai 207, Posko Laporan Terus Dibuka
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Bagikan