Kepengurusan Baru Partai Golkar Akomodir Kubu Ancol dan Bali
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5). (MerahPutih/Yohanes Abimanyu)
MerahPutih Politik - Partai Golkar telah menyelesaikan penyusunan struktur kepengurusan untuk periode 2016-2019. Dengan terpilihnya nama-nama pengurus maka berarti tak ada lagi pengurus Partai Golkar kubu Ancol dan kubu Bali.
Hal ini ditegaskan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPD Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (30/5).
"Rekonsiliasi artinya bahwa sudah selesai antara kubu Ancol dan kubu Bali. Kemudian calon-calon ketua umum juga kita akomodir, tim sukses kita akomodir, dengan begitu semua bisa memenuhi harapan," katanya kepada wartawan. "Insya Allah, akan menciptakan Partai Golkar yang solid dan bisa bergerak secara baik di masa yang akan datang," tuturnya.
Nurdin menjelaskan jumlah susunan pengurus kali ini tidak akan berubah, karena semuanya sudah diikat pada hasil keputusan Munaslub secara langsung.
"Tidak mungkin berubah, itu sudah diikat dalam putusan munas secara langsung, yaitu Ketua Umum yang juga hasil formatur, Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, dan Bendahara Umum, itu sudah diputuskan langsung dari munas," tutupnya.
Sebelumnya, Nurdin mengatakan mulanya susunan kepengurusan partai Golkar sebanyak 358 orang anggota tapi mengalami penyusutan jadi 100 pengurus. Mereka dipilih dari 1.717 kader yang diseleksi masuk dalam kepengurusan. (Abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli