Frengky Aruan
MerahPutih.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merespons perintah PDIP yang melarang kadernya yang merupakan kepala daerah untuk menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, 21-28 Februari 2025. Larangan itu tak lama setelah Sekjen DPDIP Hasto Kristyanto ditahan KPK.
Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya datang jika diundang Presiden Prabowo Subianto. Terlebih ini merupakan agenda pemerintahan.
“Ini urusan pemerintahan yang diundang kepala daerah dan mengundang Presiden Prabowo, ya mestinya datang,” ujar Jokowi di kediaman, Jumat (21/2).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat bukan kepentingan lain.
Baca juga:
Kader PDIP Diminta Tak Ikut Retret, Gubernur Jabar: Kepala Daerah Harus Patuh Keputusan Pemerintah
“Karena mereka (kepala daerah) dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari PDIP menunda kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi itu dikeluarkan Megawati melalui Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025.
Dalam instruksi itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan diminta berhenti. (Ismail/Jawa Tengah)
