MerahPutih Bisnis - Grup Bank Dunia (World Bank Group) merilis basil kemudahan berusaha (Survei Ease of Doing Business/EODB) 2016. Indonesia menghuni peringkat 109 dari total dari total 189 negara yang disurvei.
Mengacu pada laporan resmi Bank Dunia peringkat Indonesia naik dari sebelumnya yang menduduki peringkat 120.
Kepala Badan Pengelolaan Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan Indonesia saat ini tercatat sebagai negara yang konsisten melakukan reformasi EODB sejak 2007. Sehingga termasuk negara terbatas yang melakukan reformasi di tiga indikator atau lebih.
"Survei yang dilakukan oleh Grup Bank Dunia menggunakan data dalam kurun waktu antara 2 Juni 2014 hingga 2015. Jadi dalam periode tersebut, World Bank mencatat adanya tiga indikator perbaikan yang positif di antaranya memulai usaha, akses perkreditan dan membayar pajak," ungkap Franky di Jakarta, Rabu (28/10).
Franky menambahkan dari survei yang dilakukan tercatat indikator memulai usaha (strating business) mengalami penurunan peringkat dari 155 menjadi 173. Dengan demikian, Bank Dunia mencatat hal yang positif antara lain waktu total untuk memulai usaha bisa dipangkas dari sebelumnya 52,5 hari menjadi 47,8 hari.
"Demikian juga halnya untuk indikator akses perkreditan (getting credit) yang mengalami perbaikan dari sistem fidusia online yang salah satunya memungkinkan akses pencarian nama debitur, selain juga indeks hak hukum yang meningkat dari empat menjadi lima," tuturnya.
Untuk indikator pembayaran pajak, ada dua hal yang mengalami perbaikan yakni pembayaran jaminan sosial (BJPS) secara elektronik dari 12 kali pembayaran menjadi 1 kali pembayaran kemudian jenis pembayaran berkurang dari 65 menjadi 54 jenis per tahun.
"Waktu yang diperlukan berkurang dari 253,5 jam menjadi 234 jam per tahun. Selain itu besaran pajak berkurang 31,4 persen menjadi 29,7 persen dari laba," tandasnya. (Abi)
BACA JUGA:
- Berikan Kemudahan, BKPM: Investor Duduk Manis Saja
- BKPM Lakukan Sosialisasi DKI_TS yang Dihadiri 300 Pengusaha Tekstil dan Sepatu
- BKPM Lakukan Sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu
- PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja
- BKPM: Investor Respons Positif Penolakan 139 Perda Bermasalah