Kementerian PUPR Buka 1000 Formasi CPNS, Berminat?
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) mengamati papan perkembangan pembangunan tol di Pemalang, Jawa Tengah (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)
MerahPutih.Com - Lowongan CPNS masih dibuka oleh sejumlah kementerian dan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Untuk tahun 2018, Kementerian PUPR membuka formasi sebanyak 1000 orang CPNS yang terbagi dalam 16 jabatan dan akan ditempatkan di unit-unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Kementerian PUPR menyediakan lowongan bagi lulusan Sarjana (S1), Diploma Empat (D4) bagi pria dan wanita WNI.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018, maka Kementerian PUPR membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) baik pria maupun wanita.
Periode pendaftaran dibuka paling cepat pada tanggal 26 September secara daring (online) melalui situs internet https://sscn.bkn.go.id dan https://cpns.pu.go.id.
Adapun rincian formasi 1.000 orang yang terbagi dalam 16 jabatan yakni, Teknik Pengairan (150), Teknik Jalan dan Jembatan (209), Teknik Penyehatan Lingkungan (85), Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (205), Pembina Jasa Konstruksi (25), Perencana (30).
Selanjutnya, Analisis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan (45), Peneliti (14), Analisis Kebijakan (40), Pengelola Pengadaan Barang (50), Pranata Komputer (45), Auditor Ahli (27), Asesor SDM Aparatur (10), Pranata Humas (8), Pustakawan (4), dan Surveyor Pemetaan (54).
Pada pengadaan CPNS 2018, Kementerian PUPR membuka kesempatan dari beberapa kategori. Pertama adalah untuk cumlaude yakni bagi pelamar yang merupakan lulusan terbaik dari Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi institusi peringkat A dan akreditasi Program Studi peringkat A pada saat kelulusan dan berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Kedua penyandang disabilitas adalah bagi pelamar dengan kebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, membaca, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
Ketiga adalah untuk Putra dan Putri Papua dan Papua Barat yang merupakan keturunan berdasarkan garis keturunan orangtua baik bapak atau ibu yang asli Papua dengan dibuktikan melalui akta atau surat keterangan lahir serta surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku. Dan terakhir adalah pelamar umum yakni yang tidak termasuk ketiga kategori sebelumnya.
Sebagaimana dilansir Antara, terkait usia pelamar CPNS, pelamar untuk formasi jenjang pendidikan S1 atau D-IV tidak berusia lebih dari 30 tahun pada tanggal 10 Oktober 2018. Sementara bagi pelamar formasi disabilitas dan pelamar yang telah aktif bekerja sebagai Pegawai non-PNS di Kementerian PUPR tidak boleh lebih dari 35 tahun pada 10 Oktober 2018.
Kementerian PUPR memastikan bahwa seluruh proses seleksi pengadaan CPNS 2018 tidak dipungut biaya.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pertemuan IMF-World Bank dan Dampak Positifnya Bagi Pariwisata Indonesia
Bagikan
Berita Terkait
Menteri PU Klaim Investasi Tol Masih Sangat Menarik, 2 Dari 4 Rencana Proyek Tol Rampung Due Diligence
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi