Kementerian LHK Sita 21 Kontainer Kayu Ilegal Kaimana

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 13 Maret 2018
Kementerian LHK Sita 21 Kontainer Kayu Ilegal Kaimana

Ilustrasi. (Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyita 21 kontainer berisi kayu yang diduga ilegal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Sekretaris Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku-Papua Ihya Syari'udin di Manokwari, Senin (12/3), mengatakan barang bukti tersebut saat ini berada di Pelabuhan Laut Kaimana.

"Kami sudah pasangi garis polisi, itu berupa kayu pacakan. Sesuai aturan pengiriman kayu pacakan tidak diperbolehkan," kata Ihya dilansir Antara.

Ia mengemukakan saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tersebut. Pihaknya berkoordinasi dengan Polda Papua Barat dalam penanganan kasus itu.

Ihya belum mengetahui pasti pemilik kayu tersebut, termasuk kubikasinya. Penyidik sedang bekerja menghitung dan menelusuri pemiliknya.

"Kami belum tahu pasti, saat ini PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kami masih di lapangan dan belum sempat memberikan laporan lagi," ujarnya lagi.

Pihaknya menduga kayu-kayu itu hendak dikirim dari Kaimana ke Jawa Timur melalui Pelabuhan Surabaya menggunakan jasa eksepedisi muatan kapal laut (EMKL).

"Pengangkutan kayu itu tidak sesuai prosedur sehingga kami melakukan pengamanan," ujarnya lagi.

Ihya menambahkan kasus itu menjadi perhatian Kementerian LHK di Jakarta. Irjen KLHK akan berkunjung ke Kaimana untuk melihat langsung kondisi kayu tersebut.

Sesuai peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausaahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan yang merupakan hasil perubahan bentuk dari satu batang KB/KBS/KBK menjadi satu bentuk kayu persegi. Produk itu bukan dalam bentuk kayu olahan gergajian seperti balok, papan, reng ataupun kaso. (*)

#Papua Barat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Kedua wilayah itu sampai kapanpun tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Indonesia
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Mei 2025
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Indonesia
Tiga Jenderal Pimpin Pencarian Iptu Tomi di Hutan Papua Barat
Proses olah TKP dan rekonstruksi dilanjutkan untuk melengkapi data investigasi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
Tiga Jenderal Pimpin Pencarian Iptu Tomi di Hutan Papua Barat
Indonesia
Kapolri Umumkan 2 Kapolda Baru di Papua Tengah dan Barat Daya
Kapolri umumkan dua Kapolda baru di Papua Tengah dan Barat Daya. Penunjukkan ini menjadi bagian dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Soffi Amira - Rabu, 13 November 2024
Kapolri Umumkan 2 Kapolda Baru di Papua Tengah dan Barat Daya
Indonesia
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Laporan ini dilayangkan Bawaslu lantaran adanya dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran cagub-cawagub di Papua Barat Daya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 Oktober 2024
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Indonesia
Serang Anggota Polri hingga Tewas, OPM Bantah Incar Materi
Demi menuntut kemerdekaan Papua Barat.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Maret 2024
Serang Anggota Polri hingga Tewas, OPM Bantah Incar Materi
Bagikan