Kemenperin Targetkan 4.000 IKM Masuk e-Smart Tahun Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 30 Juni 2018
Kemenperin Targetkan 4.000 IKM Masuk e-Smart Tahun Ini

Gedung Kementerian Perindustrian. Foto: Kemenperin

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 4000 industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri akan bergabung dalam program e-Smart IKM pada tahun 2018. Sasaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang pesertanya sudah mencapai 2.730 IKM.

“Kami terus memacu IKM kita agar mampu memasarkan produknya di marketplace melalui program e-Smart IKM, yang merupakan sistem basis data dengan menyajikan berupa profil, sentra, dan produk IKM,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (30/6).

Menurut Gati, pemanfaatan e-Smart IKM juga dapat memberikan jaminan terhadap produk, keamanan dan standarisasi. Sejak diluncurkan e-Smart IKM pada Januari 2017 lalu, Kemenperin telah menggandeng sejumlah marketplace dalam negeri seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Blanja.com.

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih. Foto: Kemenperin

Dalam mendukung implementasi program tersebut, juga dilaksanakan workshop e-Smart IKM. Peserta yang mengikuti dibekali pelatihan selama dua hari mengenai pengetahuan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta mendapatkan sosialisai terkait pemberian fasilitas dari Kemenperin.

“Beberapa materi yang mereka terima, misalnya informasi tentang kredit usaha rakyat (KUR), program restrukturisasi mesin dan peralatan, hak kekayaan intelektual, SNI wajib, kemasan produk, serta strategi penetapan harga,” sebutnya.

Pada hari kedua, lanjut Gati, peserta lokakarya e-Smart diberikan pelatihan untuk cara foto produk, mengunggah foto dan cara berjualan di marketplace. Kepada IKM yang hasil produksinya tidak laku dipasarkan di marketplace, akan dilakukan pembinaan lanjutan agar produk mereka bisa bersaing dengan produk impor yang dipasarkan melalui e-commerce.

Foto: Kemenperin

“Konsep pembinaan yang kami lakukan di dalam program e-Smart IKM, yaitu kita balik dari hilir ke hulu, karena kita ingin mengetahui dahulu pasarnya, baru kita mengetahui apa yang diproduksi,” paparnya.

Gati berharap, program e-Smart IKM juga bertujuan agar marketplace dalam negeri tidak didominasi dengan produk impor. “Semoga produk IKM dalam negeri dapat memperluas pasarnya serta dikenal oleh masyarakat nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Hingga saat ini, nilai transaksi di e-Smart IKM tercatat lebih dari Rp601 juta, dengan komoditas logam, fesyen, makanan dan minuman yang mendominasi nilai transaksi penjualan online tersebut. “Komoditas logam menguasai 48,26 persen penjualan dengan nilai transakasi sebesar Rp290 juta, kemudian fesyen 30,72 persen atau Rp184 juta, serta makanan dan minuman 14,01 persen atau Rp84 juta,” ungkap Gati. (*)

#Kemenperin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bahlil Buka Peluang Kemenperin Masuk Koordinasi Kemenko Hilirisasi
Bahlil Lahadalia membuka peluang Kemenperin masuk koordinasi Kemenko Hilirisasi. Pemerintah masih menyusun pembagian kementerian dan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Bahlil Buka Peluang Kemenperin Masuk Koordinasi Kemenko Hilirisasi
Indonesia
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Pemerintah berencana menerapkan skema insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 3 juta per unit dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Indonesia
Kemenperin Pastikan PT JAI dan PT SAI Tak Relokasi Fasilitas Produksi ke Vietnam
Kemenperin memastikan PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto tidak memindahkan fasilitas produksinya ke Vietnam. Rencana relokasi berhasil ditekan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juni 2026
Kemenperin Pastikan PT JAI dan PT SAI Tak Relokasi Fasilitas Produksi ke Vietnam
Indonesia
Antrean SNI Hambat Pasokan Industri, DPR Desak Kemenperin Evaluasi
Ada banyak keluhan dari BPP GINSI terkait dengan implementasi wajib SNI yang karut marut di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Antrean SNI Hambat Pasokan Industri, DPR Desak Kemenperin Evaluasi
Indonesia
Indonesia Diyakini Bakal Layani 690 Juta Penumpang Pesawat di 2045
Indonesia menurut IATA diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahu2030.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Indonesia Diyakini Bakal Layani 690 Juta Penumpang Pesawat di 2045
Indonesia
Iran Buka Selat Hormuz, Pemerintah Indonesia Pede Kapal Tanker BBM Pertamina yang Tertahan Bisa Lewat
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan terus melakukan lobi dan koordinasi dengan pihak Iran agar kedua kapal milik PT Pertamina (Persero) segera melintas Selat Hormuz.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Iran Buka Selat Hormuz, Pemerintah Indonesia Pede Kapal Tanker BBM Pertamina yang Tertahan Bisa Lewat
Indonesia
Kemenperin Pastikan Stok Plastik Aman Meski Selat Hormuz Masih Bergejolak
Kemenperin memastikan stok plastik nasional tetap aman meski terdampak gejolak Selat Hormuz.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 April 2026
Kemenperin Pastikan Stok Plastik Aman Meski Selat Hormuz Masih Bergejolak
Indonesia
Industri Daur Ulang Bisa Jadi Jalan Keluar Atasi Gangguan Pasokan Plastik
Pentingnya menjadikan situasi ini sebagai titik balik untuk mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 April 2026
Industri Daur Ulang Bisa Jadi Jalan Keluar Atasi Gangguan Pasokan Plastik
Indonesia
Industri Kecil Menengah Dalam Negeri Diklaim Jadi Pemasok Perlengkapan Haji 2026
Upaya tersebut tercermin dari keberhasilan 12 IKM binaan Kemenperin yang memasok kebutuhan perlengkapan jemaah haji tahun 1447 Hijriah, mulai dari produk sandang hingga kain ihram.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 April 2026
Industri Kecil Menengah Dalam Negeri Diklaim Jadi Pemasok Perlengkapan Haji 2026
Indonesia
Kemenperin Rilis Aturan Baru, Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Kini Berbasis Risiko
Kemenperin menerbitkan Permenperin 2/2026 tentang pengelolaan lingkungan kawasan industri berbasis risiko untuk dorong investasi dan efisiensi perizinan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 April 2026
Kemenperin Rilis Aturan Baru, Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Kini Berbasis Risiko
Bagikan