Bahlil Buka Peluang Kemenperin Masuk Koordinasi Kemenko Hilirisasi

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masuk dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih menyusun pembagian kementerian dan lembaga yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi.

Sejauh ini, Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah dipastikan masuk dalam koordinasi tersebut.

“Sejak pelantikan, kami melakukan konsolidasi. Kementerian apa saja di bawah kami, memang belum 100 persen selesai. Namun, sedikit bocoran, yang sudah pasti itu Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (7/10).

Baca juga:

2 Jabatan Bahlil di Sisa Pemerintah Prabowo Subianto

Kemenperin Dinilai Berkaitan dengan Hilirisasi

Menurut Bahlil, Kemenperin berpeluang masuk dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi karena agenda hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan industrialisasi.

Hilirisasi, kata dia, tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi harus menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri.

Ada kemungkinan satu atau dua kementerian lagi yang terkait hilirisasi. Karena kalau bicara hilirisasi kan bicara industrialisasi, dan instrumen hilirisasi untuk mencapai nilai tambah itu adalah industri—mungkin Kementerian Perindustrian,

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi RI, Bahlil Lahadalia.

Pembagian Kewenangan Masih Dikonsolidasikan

Bahlil menuturkan, penentuan kementerian yang berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi masih dalam tahap konsolidasi.

Pemerintah perlu memastikan pembagian kewenangan antarkementerian dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Baca juga:

Daftar Pundi-Pundi Harta Pejabat Baru Resuhffle ke-7 Kabinet Prabowo, Menko Bahlil Masih Paling Tajir!

Kemenko Hilirisasi sendiri dibentuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.

Dengan semakin banyaknya sektor yang terhubung dalam agenda hilirisasi, pemerintah berharap pengolahan komoditas tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga memperbesar nilai tambah dan mendorong penguatan industri nasional. (Knu)