Kemenpan RB Bakal Sanksi PNS Anggota Ormas Radikal

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 01 Agustus 2017
Kemenpan RB Bakal Sanksi PNS Anggota Ormas Radikal

Menkumham Yasonna Laoly (kanan) bersama Menteri Susi Pudjiastuti (tengah) dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kiri)(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Mencuatnya fakta ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam keanggotaan ormas radikal menjadi pekerjaan tersendiri bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemenpan RB sedang menyiapkan sanksi bagi PNS yang menjadi anggota ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Sejumlah PNS diduga sudah lama bergabung dengan ormas radikal.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan masih melakukan pembahasan terkait sanksi bagi pegawai negeri sipil yang ikut dalam organisasi bertentangan Pancasila.

"Masih dalam pembahasan," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (1/8).

Herman mengatakan saat ini pemerintah juga masih mengkaji apakah akan mengatur sanksi di dalam peraturan tersendiri atau memasukkannya dalam aturan yang telah ada.

"Sampai saat ini belum ada perkembangan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan PNS yang tergabung dalam struktur organisasi bertentangan dengan Pancasila agar mengundurkan diri.

Tjahjo Kumolo menekankan PNS bertugas menjabarkan sila-sila Pancasila sehingga tidak elok jika terlibat dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Seiring dengan pembahasan sanksi, saat ini pemerintah juga masih mendata PNS yang kemungkinan masuk organisasi bertentangan Pancasila.(*)

Sumber: ANTARA

#Menpan RB #Asman Abnur #PNS #Ormas Radikal #Pancasila
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia dan Takhta Suci Vatikan Sepakat Internasionalisasikan Nilai Pancasila
Indonesia bersama Vatikan akan terus mempromosikan perdamaian dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Indonesia dan Takhta Suci Vatikan Sepakat Internasionalisasikan Nilai Pancasila
Indonesia
Prabowo Tegaskan Politik Persatuan Nasional, Ajak Semua Elemen Bangsa Utamakan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan politik persatuan nasional dan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga keberagaman serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Tegaskan Politik Persatuan Nasional, Ajak Semua Elemen Bangsa Utamakan Rakyat
Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
DPW KPN DKI Jakarta Ingatkan Pentingnya Pancasila, Perbedaan dapat Dikelola Jadi Kekuatan Bersama
Upacara berlangsung dengan khidmat melalui rangkaian pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPW KPN DKI Jakarta Ingatkan Pentingnya Pancasila, Perbedaan dapat Dikelola Jadi Kekuatan Bersama
Indonesia
Di Tengah Rivalitas Geopolitik, Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila sebagai pegangan bangsa Indonesia di tengah konflik global.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Di Tengah Rivalitas Geopolitik, Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Indonesia
Bagikan