Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022, yang mencapai sebesar Rp 321,2 triliun sebagai cara untuk mengantisipasi jika muncul varian Delta yang lebih mengancam seperti di tahun 2021 ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan peruntukan untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial masih tetap dominan. Bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp 77,05 triliun yang ditujukan untuk testing, tracing, dantreatment, perawatan 250 ribu pasien COVID-19 dengan cost sharing BPJS, obat COVID-19 sebanyak empat juta paket serta insentif tenaga kesehatan selama 12 bulan.
Baca Juga:
Bantu Pemulihan Ekonomi, Ketua DPD Dukung Pembukaan Mal
Kemudian, untuk vaksinasi yaitu pengadaan Rp38,44 triliun bagi 189 juta orang atau 70 persen dari total jumlah penduduk yang dibiayai pemerintah, 27 juta orang vaksinasi mandiri, serta dukungan vaksinasi pusat Rp3 triliun.
Kedua adalah bidang perlindungan masyarakat Rp126,54 triliun untuk PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, kartu prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan serta antisipasi perluasan program perlinsos lainnya.
Ketiga adalah program prioritas sebesar Rp90,04 triliun termasuk untuk mendukung kegiatan padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, dan ICT serta program prioritas lainnya.
Terakhir, bidang dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun untuk mendukung subsidi bunga UMKM, IJP UMKM dan korporasi serta program dukungan UMKM dan korporasi lainnya.
Ia menuturkan alokasi PEN 2022 ini merupakan alokasi sementara dari belanja pusat tahun depan sehingga berpotensi meningkat seiring perkembangan penanganan COVID-19 yang sumbernya dapat berasal dari TKDD, pembiayaan dan insentif perpajakan.
Ia mengatakan, menurut berbagai pandangan ahli munculnya banyak varian masih berpotensi terjadi sehingga pemerintah tetap waspada terhadap pekembangannya.
"Kita menjaga keberlanjutan APBN dalam jangka menengah panjang, sehingga begitu muncul kebutuhan luar biasa di bidang kesehatan dan perlinsos kita harus mengambil dari pos prioritas lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk koordinasi dengan pemerintah memenuhi panggilan negara dalam mengatasi masalah kesehatan dan kemanusiaan dari dampak pandemi COVID-19.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, merebaknya varian Delta menyebabkan kenaikan yang tidak terduga terhadap biaya penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan kemampuan fiskal untuk mendorong ekonomi menjadi semakin terbatas, namun beban negara semakin tinggi.
BI juga ingin mengurangi beban anggaran negara yang diwujudkan dengan pembelian atas SBN yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana secara private placement. Selain itu, seluruh SBN ini adalah SBN yang marketable yang bisa kemudian oleh BI bisa digunakan sebagai instrumen operasi moneter dan suku bunga yang lebih rendah dari pasar yaitu reverse repo Bank Indonesia tenor 3 bulan.
Pemerintah dan Bank Indonesia kembali melanjutkan burden sharing untuk mendukung pendanaan APBN 2022. BI akan membeli SBN untuk APBN 2021 sebesar Rp215 triliun dan APBN 2022 sebanyak Rp 224 triliun. (Asp)
Baca Juga:
Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 305 Triliun
