Kemenkeu Dorong Percepatan Penyaluran Kredit


Layanan Bank. (Foto: Antara).
MerahPutih.com - Pemerintah mendorong percepatan penyaluran kredit pada 2021 karena pemerintah telah melakukan banyak relaksasi.
"Sekarang fokus untuk bagaimana mengalirkan kredit itu melalui berbagai program-program penjaminan, sehingga bank tidak ragu untuk memberikan jaminan dan perusahaan juga tidak ragu untuk meminjam,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip Antara (25/3).
Baca Juga:
Beratnya Tantangan Perbankan di Tengah Pemulihan Ekonomi
Ia menegaskan, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga menjadi 3,5 persen, terendah sepanjang sejarah Indonesia, namun belum mampu untuk mendorong pertumbuhan kredit.
"Inflasi rendah, likuiditas besar, kredit belum mengalir sementara beberapa hal sudah dilakukan relaksasi,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 akan direvisi kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

"Melakukan revisi PMK sehingga industri maupun sektor bisa mulai melakukan akses kredit, di mana perbankan juga berani memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tadi diharapkan dan tentu itu bisa menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Menkeu berharap, melalui penyaluran kredit ditambah dengan perbaikan iklim investasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, momentum pemulihan ekonomi pada kuartal II 2021 dapat terlaksana.
Data Otoritas Jasa Keuangan realisasi restrukturisasi kredit perbankan hingga 8 Maret 2021 senilai Rp999,7 triliun yang berasal dari 7,97 juta debitur. Dari jumlah tersebut, restrukturisasi di segmen UMKM sebesar Rp392,2 triliun dengan 6,17 juta debitur, sedangkan non-UMKM Rp607,5 triliun dengan 1,80 juta debitur. (*)
Baca Juga:
Buat Padat Karya, Anggaran Pemulihan Ekonomi Bisa Bertambah Lagi
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Revisi RKP 2025: Target Ekonomi Baru dan Strategi Penerimaan Negara

Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol

Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025

Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi

Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
