Kemenkeu Berencana Keluarkan 2 Obligasi Global

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Agustus 2022
Kemenkeu Berencana Keluarkan 2 Obligasi Global

Petugas menunjukan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di Valuta Inti Prima, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp/aa.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Kondisi global yang saat ini dinilai masih sangat penuh tantangan dan diliputi ketidakpastian dan volatilitas, tidak menghentikan pemerintah untuk menerbitkan surat utang berupa obligasi global. Namun, pemerintah menekankan akan lebih oportunistik, fleksibel, tetapi tetap berhati-hati.

Rencananya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali menerbitkan dua obligasi global atau global bond hingga akhir tahun 2022 sesuai pipeline yang sudah ditetapkan.

Baca Juga:

Pemerintah Tambah Utang Rp 10 Triliun dari Lelang Sukuk di Agustus Ini

"Implementasi penerbitan obligasi global ini akan fleksibel, baik dari segi waktu, besaran, dan mata uangnya," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan, akan terus melihat kondisi pasar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta risiko yang akan dihadapi, barulah akan dituangkan penerbitan obligasi global dalam bentuk keputusan.

Dalam menerbitkan obligasi global, pemerintah selalu mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal, misalnya kondisi APBN, kebutuhan pembiayaan, kondisi dalam negeri maupun luar negeri, serta kondisi pasar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam kesempatan menyebutkan, penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini kian menurun, dengan penerbitan obligasi global yang menyesuaikan kondisi pasar yang volatil dan kondisi kas yang masih cukup berlimpah.

Tercatat, realisasi pembiayaan melalui utang dalam periode Januari hingga Juli 2022 turun 49,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dari Rp 468,8 triliun menjadi Rp 236,9 triliun.

Secara perinci, realisasi pembiayaan utang hingga Juli 2022 terdiri dari SBN neto Rp 223,9 triliun atau turun 54,1 persen (yoy) dari Rp 487,4 triliun, serta pinjaman neto Rp 13 triliun atau anjlok 169,7 persen (yoy) dari minus Rp 18,7 triliun.

Bank Indonesia (BI) saat ini masih terus membeli SBN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I mencapai Rp 35,94 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp 19,39 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 16,54 triliun. Selanjutnya dari SKB III, realisasi pembelian SBN bank sentral telah mencapai Rp 21,87 triliun dari penerbitan pada bulan Juli 2022.

Penurunan outlook defisit APBN menjadi 3,92 persen pada 2022 dan penambahan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyebabkan target utang tunai turun sebesar Rp 221 triliun dari Rp 1.416 triliun menjadi Rp 1.195 triliun. (Asp)

Baca Juga:

BI Harus Antisipasi Lonjakan Beban Bunga Utang Luar Negeri

#Utang #Utang Luar Negeri #Kemenkeu #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Indonesia
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Posisi menteri keuangan memegang kunci anggaran negara. Jalan atau tidaknya program pemerintah hingga kepercayaan investor sebagian besar ditopang oleh kredibilitas menteri keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Indonesia
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Terdapat kenaikan target perpajakan pada RAPBN 2026 menjadi sebesar Rp 2.692,02 triliun dari target 2025 yang senilai Rp 2.387,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
Potongan video yang beredar merupakan hasil deepfake atau kecerdasan buatan (AI) dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Agustus 2025
Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
Indonesia
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Video pernyataan Menkeu itu merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Indonesia
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Indonesia
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
Dengan adanya bantuan sosial Atensi Yapi, diharapkan anak-anak dapat mencapai keberfungsian sosial individu, memenuhi kebutuhan dan hak dasar
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Agustus 2025
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
Indonesia
KPK Segel Ruang Kantor di Kemenkes, Cari Bukti Dugaan Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur
Penyegelan tersebut berkaitan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
KPK Segel Ruang Kantor di Kemenkes, Cari Bukti Dugaan Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan Jelang Natal 2025, Dana Rp 10,8 Triliun
stimulus tambahan tengah disiapkan menjelang libur Natal dan tahun baru untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Agustus 2025
Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan Jelang Natal 2025, Dana Rp 10,8 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amplop Hasil Hajatan Dikenai Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah adanya kebijakan baru tentang pengenaan pajak atas amplop hajatan atau kondangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amplop Hasil Hajatan Dikenai Pajak
Bagikan