Kemenkes Pastikan Tidak Buru-buru Beri Sanksi Pada Penolak Vaksinasi COVID-19

Merahputih.com- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mematikan pemberian sanksi merupakan jalan terakhir yang akan diterapkan pada penolak vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

"Dalam Perpres tersebut memang disebutkan ada beberapa sanksi termasuk penundaan bansos atau pengurusan administrasi," ujar Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, Senin (15/2).

Baca Juga:

Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Kawal Vaksinasi di Daerah

Ia menyebutkan, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Wabah, ada beberapa sanksi seperti kurungan satu tahun atau pun enam bulan, serta denda Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

"Itu tentunya adalah langkah-langkah terakhir," kata Siti Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes ini dalam konferensi pers virtual terkait vaksinasi COVID-19 pada Senin (15/2).

Ia menuturkan, vaksinasi massal COVID-19 bertujuan untuk masyarakat bersama-sama, sebagai Warga Negara Indonesia, untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19.

"Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau individu, tetapi kepentingan masyarakat bersama," ujarnya.

Nadia menambahkan, edukasi dan persuasif akan tetap menjadi langkah utama Kemenkes untuk mengajak masyarakat yang masih menolak vaksinasi. Ia mengatakan, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat menjadi penting sebagai teladan.

"Jadi memang sanksi adalah jalan terakhir untuk kemudian, kalau betul-betul tidak melaksanakan," kata Nadia.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Sabtu (13/2), jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 1.060.326 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua mencapai 415.486 orang.

Kemenkes mencatat sasaran vaksinasi COVID-19 tahap kedua mencapai 38 juta jiwa. Jumlah tersebut untuk sasaran penerima petugas publik dan lanjut usia (lansia).

"Total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu. (Knu)

Baca Juga:

PKS Minta Negara Waspadai Motif Terselubung Dalam Program Vaksinasi