Kemendagri Siapkan Gedung Badan Diklat Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 21 Maret 2020
Kemendagri Siapkan Gedung Badan Diklat Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat rapat terkait penanganan virus corona di Balai Kota, Rabu (17/3). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan gedung pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai tempat isolasi bagi pasien virus corona (COVID-19). Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (21/03).

Bachtiar mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait pemanfaatan gedung diklat-diklat di daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung perintahkan Kepala BPSDM Kemendagri menyiapkan sarana dan prasarana tersebut di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Biar Tidak Bingung, Pahami Istilah Seputar Virus Corona

"BPSDM Kemendagri di Kalibata dan Bogor, ada 4 PPSDM Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogya dan Makassar serta Balai Satpol PP dan Damkar di Rokan Hilir yang dapat dijadikan tempat untuk isolasi pasien COVID-19," kata Bachtiar.

Selain itu, kata Bachtiar, Kemendagri juga memiliki Balai-Balai Diklat Pemerintahan Desa yang berada di Lampung, Yogyakarta dan Malang.

Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)
Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)

Sementara itu, dari 34 Provinsi, terdapat 32 Provinsi yang sudah memiliki gedung BPSDM beserta kamar. Meski kondisinya berbeda-beda, kamar tersebut secara keseluruhan sangat layak untuk ditempati.

"Ada yang pakai AC dan ada yang tidak pakai AC, namun semuanya layak pakai," ujarnya

Dengan demikian, bila digabungkan jumlah kamar yang berada di lingkungan BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional, Balai Rohil hingga BPSDM Provinsi, secara keseluruhan terdapat sebanyak 5.037 kamar.

Baca Juga:

Sebanyak 10 Warga Depok Positif Virus Corona

Berikut rincian ketersediaan kamar di BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi se-Indonesia:

BPSDM Kemendagri

1.) BPSDM Kemendagri Pusat: 149 Kamar, terdiri dari 103 kamar di Kalibata dan 46 di Kemang Bogor

2.) PPSDM Yogyakarta: 185 kamar

3.) PPSDM Bukittinggi: 120 kamar

4.) PPSDM Bandung: 140 kamar

5.) PPSDM Makassar: 75 kamar

6.) Balai Rohil: 201 kamar


BPSDM Provinsi:

1.) Aceh : 38 kamar

2.) Sumatera Utara : 36 kamar

3.) Sumatera Barat : 77 kamar

4.) Riau: 52 kamar

5.) Kepulauan Riau: 0 kamar

6.) Jambi: 60 Kamar

7.)Bengkulu: 40 kamar

8.) Sumatera Selatan: : 71 kamar

9.) Kepulauan Bangka Belitung: 120 kamar

10.) Lampung: 82 kamar

11.) Banten: 127 kamar

12.) Jawa Barat : 635 kamar

13.) DKI Jakarta: 92 KMR

14.) Jawa Tengah : 400 kamar

15.) DI Yogyakarta: 104 kamar

16.) Jawa Timur : 300 kamar

17.) Bali: 132 kamar

18.) Nusa Tenggara Barat : 85 kamar

19.) Nusa Tenggara Timur: 100 kamar

20.) Kalimantan Utara: 0 kamar

21.) Kalimantan Barat : 50 kamar

22.) Kalimantan Tengah : 110 kamar

23.) Kalimantan Selatan : 200 kamar

24.) Kalimantan Timur: 100 kamar

25.) Gorontalo: 75 kamar dan 1 barak

26.) Sulawesi Utara : 50 kamar

27.) Sulawesi Barat : 44 kamar

28.) Sulawesi Tengah : 69 kamar

29.) Sulawesi Selatan : 325 kamar

30.) Sulawesi Tenggara : 20 kamar

31.) Maluku Utara: 40 kamar

32.) Maluku: 98 kamar

33.) Papua: 60 kamar

34.) Papua Barat: 50 kamar. (Pon)


Baca Juga:

Yuk 'Work From Hotel' di JHL Solitaire Selama Wabah Virus Corona

#Virus Corona #Mendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang mampu menguntungkan konsumen maupun produsen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Narasi Mendagri Tito akan jual pulau-pulau di Indonesia sempat ramai di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Waktu yang disediakan untuk makan hanya selama dua lagu diputar. Banyak peserta yang belum terbiasa dengan aturan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Berita
Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran
Mendagri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 15 Juni 2025
Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran
Berita Foto
Raker Wamendagri dan Gubernur DKI Jakarta dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 30 April 2025
Raker Wamendagri dan Gubernur DKI Jakarta dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah
Berita Foto
Raker Wamendagri dan Gubernur dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk ((tengah) dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (tengah) Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat mengikuti Rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 29 April 2025
Raker Wamendagri dan Gubernur dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah
Indonesia
Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan
Ormas belakangan ini kerap membuat ulah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan
Indonesia
5 Hasil Kesimpulan Rapat Komisi II bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Soal PSU
Rapat Komisi II bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu soal PSU telah menghasilkan lima kesimpulan.
Soffi Amira - Senin, 10 Maret 2025
5 Hasil Kesimpulan Rapat Komisi II bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Soal PSU
Indonesia
Mendagri Tito Siapkan Tim Blusukan Cek Efisiensi di Pemerintah Daerah
Tim ini disiapkan efektif setelah Kementerian Dalam Negeri selesai menangani Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Maret 2025
Mendagri Tito Siapkan Tim Blusukan Cek Efisiensi di Pemerintah Daerah
Bagikan