Kemendagri Siapkan Gedung Badan Diklat Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 21 Maret 2020
Kemendagri Siapkan Gedung Badan Diklat Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat rapat terkait penanganan virus corona di Balai Kota, Rabu (17/3). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan gedung pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai tempat isolasi bagi pasien virus corona (COVID-19). Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (21/03).

Bachtiar mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait pemanfaatan gedung diklat-diklat di daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung perintahkan Kepala BPSDM Kemendagri menyiapkan sarana dan prasarana tersebut di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Biar Tidak Bingung, Pahami Istilah Seputar Virus Corona

"BPSDM Kemendagri di Kalibata dan Bogor, ada 4 PPSDM Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogya dan Makassar serta Balai Satpol PP dan Damkar di Rokan Hilir yang dapat dijadikan tempat untuk isolasi pasien COVID-19," kata Bachtiar.

Selain itu, kata Bachtiar, Kemendagri juga memiliki Balai-Balai Diklat Pemerintahan Desa yang berada di Lampung, Yogyakarta dan Malang.

Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)
Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)

Sementara itu, dari 34 Provinsi, terdapat 32 Provinsi yang sudah memiliki gedung BPSDM beserta kamar. Meski kondisinya berbeda-beda, kamar tersebut secara keseluruhan sangat layak untuk ditempati.

"Ada yang pakai AC dan ada yang tidak pakai AC, namun semuanya layak pakai," ujarnya

Dengan demikian, bila digabungkan jumlah kamar yang berada di lingkungan BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional, Balai Rohil hingga BPSDM Provinsi, secara keseluruhan terdapat sebanyak 5.037 kamar.

Baca Juga:

Sebanyak 10 Warga Depok Positif Virus Corona

Berikut rincian ketersediaan kamar di BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi se-Indonesia:

BPSDM Kemendagri

1.) BPSDM Kemendagri Pusat: 149 Kamar, terdiri dari 103 kamar di Kalibata dan 46 di Kemang Bogor

2.) PPSDM Yogyakarta: 185 kamar

3.) PPSDM Bukittinggi: 120 kamar

4.) PPSDM Bandung: 140 kamar

5.) PPSDM Makassar: 75 kamar

6.) Balai Rohil: 201 kamar


BPSDM Provinsi:

1.) Aceh : 38 kamar

2.) Sumatera Utara : 36 kamar

3.) Sumatera Barat : 77 kamar

4.) Riau: 52 kamar

5.) Kepulauan Riau: 0 kamar

6.) Jambi: 60 Kamar

7.)Bengkulu: 40 kamar

8.) Sumatera Selatan: : 71 kamar

9.) Kepulauan Bangka Belitung: 120 kamar

10.) Lampung: 82 kamar

11.) Banten: 127 kamar

12.) Jawa Barat : 635 kamar

13.) DKI Jakarta: 92 KMR

14.) Jawa Tengah : 400 kamar

15.) DI Yogyakarta: 104 kamar

16.) Jawa Timur : 300 kamar

17.) Bali: 132 kamar

18.) Nusa Tenggara Barat : 85 kamar

19.) Nusa Tenggara Timur: 100 kamar

20.) Kalimantan Utara: 0 kamar

21.) Kalimantan Barat : 50 kamar

22.) Kalimantan Tengah : 110 kamar

23.) Kalimantan Selatan : 200 kamar

24.) Kalimantan Timur: 100 kamar

25.) Gorontalo: 75 kamar dan 1 barak

26.) Sulawesi Utara : 50 kamar

27.) Sulawesi Barat : 44 kamar

28.) Sulawesi Tengah : 69 kamar

29.) Sulawesi Selatan : 325 kamar

30.) Sulawesi Tenggara : 20 kamar

31.) Maluku Utara: 40 kamar

32.) Maluku: 98 kamar

33.) Papua: 60 kamar

34.) Papua Barat: 50 kamar. (Pon)


Baca Juga:

Yuk 'Work From Hotel' di JHL Solitaire Selama Wabah Virus Corona

#Virus Corona #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Kebijakan tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik dan stabilitas di daerah tetap terjaga. 

Dwi Astarini - Selasa, 10 Maret 2026
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Indonesia
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Pembentukan Satgas Nasional tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Minggu, 11 Januari 2026
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Bagikan