Kemendagri Dorong ASN Jualan di Marketplace untuk Penghasilan Tambahan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 29 April 2025
Kemendagri Dorong ASN Jualan di Marketplace untuk Penghasilan Tambahan

Jajaran ASN. (Foto: dok. Pemprov DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong aparatur sipil negara (ASN) memanfaatkan lokapasar (marketplace) digital untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka.

Apalagi, kini aturan yang mewajibkan ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) di masa lalu harus melewati berbagai perizinan untuk membuka usaha telah bertransformasi lebih fleksibel.

"Dulu ada prosedur yang kita harus lalui, yaitu kepimpinan, ada izin sana, izin sini, dan alhamdulillah semuanya tidak, tidak ada lagi sekarang, sehingga sebenarnya kita bukan sekadar untuk berusahanya, tapi untuk meningkatkan finansialnya," kata Sekretaris Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri Belly Isnaeni, dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/4).

Baca juga:

Ribuan CPNS Mundur, Puan Dorong Sistem Rekrutmen ASN Beradaptasi dengan Zaman

Bahkan, Kopri Kemendagri sampai memfasilitasinya dengan menggelar acara Pelatihan Pemanfaatan Platform Marketplace Digital di Gedung F Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, sejak Senin kemarin

Menurut Belly, rangkaian pelatihan pemanfaatan platform marketplace digital ini sebetulnya telah dibuka secara daring sejak Januari lalu. Kegiatan ini diikuti para ASN di lingkungan Kemendagri.

Tak hanya untuk mencari penghasilan tambahan, Belly juga menyoroti pentingnya memanfaatkan peluang di era digital tanpa mengganggu tugas pokok sebagai ASN. Apalagi, lanjut dia, baru sekitar 22 persen ASN yang memahami teknologi digital dengan baik berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"ASN 22 persen cuma, yang paham berkait teknologi. Padahal teknologi itu sekarang kita bisa menjadikan perusahaan," tandas pejabat Kemendagri itu, dilansir Antara. (*)

#ASN #Marketplace #Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Komisi II DPR memastikan perjuangan tenaga honorer. PPPK merupakan aset negara, bukan beban anggaran.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Indonesia
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Donny membuka kemungkinan tempat pelatihan Komcad ASN gelombang II akan berbeda dari gelombang I.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Menko Ekonomi menegaskan pemerintah memutuskan untuk terus memberlakukan kebijakan WFH bagi kalangan ASN
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global
Kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, harus tetap menjadi prioritas utama.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
DPR RI Ingatkan Risiko Krisis Pendidik Jika Guru Non-ASN Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027
Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis data akurat di tiap wilayah
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
DPR RI Ingatkan Risiko Krisis Pendidik Jika Guru Non-ASN Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027
Indonesia
DPR Dorong Rekrutmen Guru Hanya Lewat CPNS
Jika rekrutmen guru dilakukan satu jalur melalui CPNS dan pengelolaannya terpusat, dia yakin negara bisa memastikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru lebih terjamin.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
DPR Dorong Rekrutmen Guru Hanya Lewat CPNS
Bagikan