Kemendagri Bakal Gelar Retret Gelombang 2, Diagendakan Setelah Lebaran
Retret Kapala Daerah. (Dok. Setpres)
MerahPutih.com - Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota telah dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2). Mereka tengah mengikuti retret di Magelang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.
"Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana, karena jumlah juga sedikit, belum tentu di Magelang. Ya mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri begitu ya," kata Bima di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2).
Ia mengatakan, jumlah kepala daerah gelombang kedua lebih sedikit, sehingga akan dibuat lebih sederhana. Meski begitu, lokasi pasti retret kepala daerah gelombang kedua akan diputuskan kemudian hari.
Baca juga:
Wamendagri Puji Megawati karena Akhirnya Izinkan Kader PDIP Ikut Retret Kepala Daerah
Bima tak menutup kemungkinan kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua akan dilakukan setelah Lebaran.
"Mungkin setelah Lebaran," ujarnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Sejumlah Menteri ketika Retret di Hambalang
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi