Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 15 Maret 2021
Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Babak baru perseteruan Partai Demokrat kini berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, kedua kubu baik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko saling unjuk bukti di lembaga yang dipimpin Yasonna Laoly itu.

Pengamat politik Ujang Komaruddin menyebut, saat ini, kedua kubu partai Demokrat tengah menyusun strategi.

Formasi yang diambil kubu AHY bertahan, sedangkan Moeldoko menyerang untuk mendapat penetapan Menkumham.

Baca Juga:

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

"Kubu KLB Moeldoko ingin disahkan oleh Kemenkumham dan sedang menyiapkan strategi untuk bertempur di jalur hukum," kata Ujang kepada wartawan, Senin (15/3).

Dia menilai, jika Menkumham mengesahkan KLB Moeldoko, dinilai akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

Karena ke depan, siapa pun yang berkuasa akan dengan mudahnya mencaplok partai orang lain yang sah.

"Jika Moeldoko kalah, maka dia kalah banyak. Sudah citranya jelek di mata publik, kudetanya gagal," jelas dia.

Ia mengatakan, kedua kubu membawa permasalahan konflik Demokrat saat ini ke ranah hukum sudah tepat.

“Mekanisme hukum memang harus ditempuh, agar permainan politik tak bar-bar dan tak memperagakan politik jalanan,” kata Ujang.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).


Meski demikian, lanjut Ujang, gugatan ranah hukum dari kedua kubu bukan akhir dari konflik Demokrat.

Karena, kata Ujang, jalur hukum itu juga akan terjadi lama dan berlarut-larut.

“Gugatan ke ranah hukum dari masing-masing kubu bukanlah akhir konflik di Demokrat. Karena itu baru awal,” papar Ujang.

Ujang melanjutkan, jika memang konfliknya partai Demokrat saat ini sudah masuk ranah hukum, maka pemerintah diharapkan netral.

“Ada di tengah. Tak boleh berpihak. Apalagi sampai melakukan intervensi ke hakim atau pengadilan,” terang Ujang.

Baca Juga:

23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs

Ia menilai, Moeldoko dan keluarga Cikeas memang sedang bertempur untuk menguasai partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Ini bukan drama dan sandiwara. Moeldoko, AHY dan SBY sedang tempur, untuk memenangkan pertandingan politik atau kepentingan pilpres mendatang,” ujarnya.

Karena itu, dosen Universitas Al-Azhar ini meyakini, kudeta yang dilakukan kubu Moeldoko itu benar-benar nyata karena dilatarbelakangi aktor untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

“Itu kudeta nyata. Ada pelaku dan aktor dan ada pihak yang dikudeta untuk KLB,” ucap Ujang. (Knu)

Baca Juga:

SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

#Partai Demokrat #Jenderal Moeldoko #Agus Harimurti Yudhoyono
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banjir Bali Disebabkan Kerusakan Lingkungan, AHY Khawatirkan Sektor Pariwisata Jadi Terganggu
Banjir Bali disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengkhawatirkan soal pariwisata.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Banjir Bali Disebabkan Kerusakan Lingkungan, AHY Khawatirkan Sektor Pariwisata Jadi Terganggu
Indonesia
AHY Ungkap Rahasia di Balik Program Koperasi Prabowo! Jutaan Warga Bisa Langsung Kaya Mendadak
KMP Nambangan Lor juga telah berkolaborasi dengan program Makan Bergizi Gratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
AHY Ungkap Rahasia di Balik Program Koperasi Prabowo! Jutaan Warga Bisa Langsung Kaya Mendadak
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Kata Puan soal Gibran tak Salami AHY: Jangan Berspekulasi, Berpikir Positif Saja
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi video Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Soffi Amira - Senin, 11 Agustus 2025
Kata Puan soal Gibran tak Salami AHY: Jangan Berspekulasi, Berpikir Positif Saja
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Berita Foto
Ketum Demokrat AHY Kukuhkan Ikatan Alumni Akademi Demokrat di Jakarta
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua IKA Akademi Demokrat, Al- Kausar (kanan) memberikan bendera simbolis pengukuhan Ikatan Alumni Akademi Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 22 Juli 2025
Ketum Demokrat AHY Kukuhkan Ikatan Alumni Akademi Demokrat di Jakarta
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Aturan Baru Siap Libas ODOL, Tapi AHY Justru Bela Mati-matian Sopir Truk
Kesejahteraan yang minim memaksa mereka mengambil risiko dengan muatan berlebih
Angga Yudha Pratama - Kamis, 17 Juli 2025
Aturan Baru Siap Libas ODOL, Tapi AHY Justru Bela Mati-matian Sopir Truk
Indonesia
Butuh Rp 1.297 Triliun, Proyek Tanggul Laut Raksasa Diminati Berbagai Negara, Termasuk China
Ide ini sudah muncul sejak lama, namun menuai pro dan kotra. Pembangunan tanggul laut raksasa ini diperkirakan bakal membutuhkan waktu hingga 20 tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Juni 2025
Butuh Rp 1.297 Triliun, Proyek Tanggul Laut Raksasa Diminati Berbagai Negara, Termasuk China
Indonesia
AHY Peka Luar Biasa Tangkap Arahan, Si Paling Paham Urusan Infrastruktur Sesuai Kemauan Prabowo
AHY menjelaskan bahwa ICI 2025 mengangkat lima isu krusial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Juni 2025
AHY Peka Luar Biasa Tangkap Arahan, Si Paling Paham Urusan Infrastruktur Sesuai Kemauan Prabowo
Bagikan