Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 15 Maret 2021
Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Babak baru perseteruan Partai Demokrat kini berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, kedua kubu baik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko saling unjuk bukti di lembaga yang dipimpin Yasonna Laoly itu.

Pengamat politik Ujang Komaruddin menyebut, saat ini, kedua kubu partai Demokrat tengah menyusun strategi.

Formasi yang diambil kubu AHY bertahan, sedangkan Moeldoko menyerang untuk mendapat penetapan Menkumham.

Baca Juga:

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

"Kubu KLB Moeldoko ingin disahkan oleh Kemenkumham dan sedang menyiapkan strategi untuk bertempur di jalur hukum," kata Ujang kepada wartawan, Senin (15/3).

Dia menilai, jika Menkumham mengesahkan KLB Moeldoko, dinilai akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

Karena ke depan, siapa pun yang berkuasa akan dengan mudahnya mencaplok partai orang lain yang sah.

"Jika Moeldoko kalah, maka dia kalah banyak. Sudah citranya jelek di mata publik, kudetanya gagal," jelas dia.

Ia mengatakan, kedua kubu membawa permasalahan konflik Demokrat saat ini ke ranah hukum sudah tepat.

“Mekanisme hukum memang harus ditempuh, agar permainan politik tak bar-bar dan tak memperagakan politik jalanan,” kata Ujang.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).


Meski demikian, lanjut Ujang, gugatan ranah hukum dari kedua kubu bukan akhir dari konflik Demokrat.

Karena, kata Ujang, jalur hukum itu juga akan terjadi lama dan berlarut-larut.

“Gugatan ke ranah hukum dari masing-masing kubu bukanlah akhir konflik di Demokrat. Karena itu baru awal,” papar Ujang.

Ujang melanjutkan, jika memang konfliknya partai Demokrat saat ini sudah masuk ranah hukum, maka pemerintah diharapkan netral.

“Ada di tengah. Tak boleh berpihak. Apalagi sampai melakukan intervensi ke hakim atau pengadilan,” terang Ujang.

Baca Juga:

23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs

Ia menilai, Moeldoko dan keluarga Cikeas memang sedang bertempur untuk menguasai partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Ini bukan drama dan sandiwara. Moeldoko, AHY dan SBY sedang tempur, untuk memenangkan pertandingan politik atau kepentingan pilpres mendatang,” ujarnya.

Karena itu, dosen Universitas Al-Azhar ini meyakini, kudeta yang dilakukan kubu Moeldoko itu benar-benar nyata karena dilatarbelakangi aktor untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

“Itu kudeta nyata. Ada pelaku dan aktor dan ada pihak yang dikudeta untuk KLB,” ucap Ujang. (Knu)

Baca Juga:

SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

#Partai Demokrat #Jenderal Moeldoko #Agus Harimurti Yudhoyono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Sinyal tersebut muncul ketika kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Bagikan