Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kemelut Gubernur Anies Baswedan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapat tanggapan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Menyikapi kemelut tersebut, Prasetyo menyatakan ada yang gagal paham dalam tubuh Pemprov DKI Jakarta.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, dugaan pelanggaran dalam pencopotan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditengarai ketidakpahaman antara pemimpin dan bawahan soal mekanisme pergantian atau rotasi pejabat.
"Bukan masalah gesekan mungkin pembantu-pembantunya gak mengerti aturan, sebetulnya dikasih tahu," kata Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Rabu (1/8).
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa dalam institusi pemerintahan, pergantian atau rotasi adalah hal yang wajar namun harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
"Yang namanya rotasi biasa loh, tapi rotasi itu eselon dua, eselon satu eselson dua ada aturannya. Kalau memang mereka dapat posisi eselon dua itu belum posisi pensiun, dia pensiunnya 60 taun, harusnya ditempatkan dulu buat pergubnya ditempatkan baru dirotasi biasa," tuturnya.
Bagi Ketua DPRD DKI Jakarta ini, ribut-ribut Anies dan KASN menunjukan ketidaktahuan Gubernur DKI Jakarta itu soal mekanisme dan aturan yang berlaku, namun tidak ada satu pejabat atau bawahan terkait yang memberitahukannya. Hasilnya, pencopotan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI menuai kontroversi. Konsekuensinya, kata Prasetyo, beberapa pejabat yang copot harus dikembalikan ke posisi semula.
"Ini kan karena cuma ketidketahuannya pak Anies, akhirnya juga saya liat di media online akan dikembalikan tetap dengan posisi di eselon dua, kembali lagi,"pungkas Prasetyo Edi Marsudi.(Asp)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur Anies Ngeyel, Ketua KASN Ancam Lapor Presiden Jokowi
