Luhung Sapto
Polda Metro Jaya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengeluarkan maklumat bersama jelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April. Maklumat itu berisikan agar tidak adanya mobilisasi massa ke Jakarta saat pencoblosan.
"Itu imbauan untuk tidak mendatangkan orang ke Jakarta. Karena sudah ada petugas ketertiban dari Polri, TNI dan Satpol PP, ada petugas KPU, ada saksi kedua calon," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada merahputih.com, Senin (17/4).
Argo menegaskan, keinginan Panitia Tamasya Al Maidah menempatkan sedikitnya 100 orang dari berbagai daerah untuk mengawasi TPS adalah bentuk intimidasi.
"Kalau misalnya TPS kecil, terus ada 100 orang di situ, orang mau nyoblos ketakutan. Pasti akan begitu (intimidasi) larinya. Kita larang adanya intimidasi saat pemugutan suara. Itu melanggar UU Pilkada," jelas Argo.
Surat Maklumat bersama bernomor MAK/01/IV/2017, Nomor: 345/KPU-Prov-010/IV/2017 dan Nomor 405/KJK/HM.00.00/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 itu ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.
Dalam maklumat itu, ada tiga poin yang disampaikan agar tidak adanya berbagai bentuk intimidasi termasuk pengerahan massa ke TPS Jakarta. Berikut adalah isi surat maklumat yang diterima merahputih.com:
Bahwa berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat dan pasca tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, maka disampaikan maklumat kepada masyarakat sebagai berikut:
1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologisnya, sedangkan sudah ada pemyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pemilukada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.
2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah berada di Jakarta akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Sebelumnya, Ketua panitia Tamasya Al Maidah Ansufri Idrus Sambo menjamin aksi itu akan berjalan dengan damai. Aksi ini digelar saat pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua 19 April mendatang.
"Dari 112, 411, 212, 212 jilid aksi super damai. Kita tidak ingin chaos dan rusuh justru memberikan pendidikan politik. Insya Allah kegiatan ini menjadi barokah," ujar Ansufri saat menggelar konferensi pers di Masjid Raya al-Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (14/4).
Selain itu, massa Tamasya Al Maidah akan bersikap santun.
"Namanya juga tamasya itu kumpul-kumpul atau rekreasi dan sambil silaturahmi serta mendoakan. Kita tunjukkan tamasya ini adalah relaks sesuatu menyenangkan," kata Ansufri. (Ayp)
