Kelemahan Moeldoko Jika Maju sebagai Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Juli 2018
Kelemahan Moeldoko Jika Maju sebagai Cawapres

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko kurang mendapat dukungan partai koalisi apabila akan maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi)

"Moeldoko salah satu juga nama yang diwacanakan. Kembali kelemahannya ada pada dukungan partai, mampukah dia mendekati partai politik supaya dia diusung. Itu pertanyaan kita," kata Emrus Sihombing, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (15/7)

Jenderal Purn Moeldoko
Jenderal (Purn) Moeldoko. (Twitter @GeneralMoeldoko)

Ketika partai mau mengusung, kata dia lagi, akan mempersoalkan kepentingan apa yang akan diperoleh dan ditawarkan dari Moeldoko.

Selain itu, menurut Emrus, kekurangan Moeldoko untuk menjadi cawapres adalah elektabilitas yang kurang tinggi dan rendah massa riil pendukungnya.

Meski Moeldoko kurang dukungan politik, ia memiliki sisi positif berupa seorang panglima yang mendukung pluralisme dan kebangsaan secara konsisten, baik saat menjabat dan setelahnya.

Kepala Staf Kepresidenan itu, disebut Emrus, tidak pernah mengangkat isu yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat, bahkan hingga pensiun pendapat tentang politik kebangsaan yang selalu disampaikannya.

Ketua HKTI Moeldoko dalam sebuah diskusi di Jakarta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Dari sudut dukungan politik terutama partai masih belum bisa modal untuk maju menjadi cawapres," kata dia pula.

Nama Moeldoko disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil presiden dari sejumlah nama dalam bursa, namanya pun muncul dalam beberapa survei. (*)

#Jenderal TNI Moeldoko #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan
Awalnya, seruan pembentukan pengadilan rakyat disampaikan sejumlah akademisi serta aktivis hukum dan demokrasi
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Maret 2024
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan
Indonesia
Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu
Moeldoko juga mengapresiasi peran KPU
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Februari 2024
Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu
Indonesia
Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting
Pemerintah tengah menggodok peraturan yang dikabarkan akan segera disahkan, terkait insentif untuk kendaraan hybrid di Indonesia.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2024
Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting
Indonesia
Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik
Isu lain yang membuat pasar motor listrik loyo adalah waktu pengisian daya yang terbilang lama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2024
Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik
Indonesia
Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mencurigai adanya motif politik dibalik pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mula Akmal - Rabu, 06 Desember 2023
Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo
Indonesia
Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun langsung 'pasang badan' melindungi Jokowi.
Mula Akmal - Kamis, 03 Agustus 2023
Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung
Indonesia
SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat direspons Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). SBY mengungkapkan tentang adanya telepon dari seseorang.
Mula Akmal - Senin, 29 Mei 2023
SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat
Indonesia
Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK
Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD DKI Jakarta bersama sejumlah kader Demokrat telah mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyerahkan surat permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
Mula Akmal - Selasa, 04 April 2023
Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK
Indonesia
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Penggunaan mobil listrik kini tengah digencarkan di tanah air. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, pemerintah sedang menyusun skema-skema subsidi.
Mula Akmal - Minggu, 20 November 2022
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Bagikan