Kelemahan Moeldoko Jika Maju sebagai Cawapres


Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko kurang mendapat dukungan partai koalisi apabila akan maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi)
"Moeldoko salah satu juga nama yang diwacanakan. Kembali kelemahannya ada pada dukungan partai, mampukah dia mendekati partai politik supaya dia diusung. Itu pertanyaan kita," kata Emrus Sihombing, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (15/7)

Ketika partai mau mengusung, kata dia lagi, akan mempersoalkan kepentingan apa yang akan diperoleh dan ditawarkan dari Moeldoko.
Selain itu, menurut Emrus, kekurangan Moeldoko untuk menjadi cawapres adalah elektabilitas yang kurang tinggi dan rendah massa riil pendukungnya.
Meski Moeldoko kurang dukungan politik, ia memiliki sisi positif berupa seorang panglima yang mendukung pluralisme dan kebangsaan secara konsisten, baik saat menjabat dan setelahnya.
Kepala Staf Kepresidenan itu, disebut Emrus, tidak pernah mengangkat isu yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat, bahkan hingga pensiun pendapat tentang politik kebangsaan yang selalu disampaikannya.

"Dari sudut dukungan politik terutama partai masih belum bisa modal untuk maju menjadi cawapres," kata dia pula.
Nama Moeldoko disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil presiden dari sejumlah nama dalam bursa, namanya pun muncul dalam beberapa survei. (*)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan

Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu

Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting

Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik

Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo

Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung

SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat

Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK

Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
