Andika Pratama
MerahPutih.com - Kerusuhan kembali terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (8/5) malam WIB. Keributan melibatkan sesama napi di Blok C dan blok A dan B.
Apa yang terjadi di Rutan Mako Brimob bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, keributan yang sama juga pernah pecah rutan teroris pada Jumat, 10 November 2017 silam.
Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan permasalahan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, masalah utamanya adalah kelebihan kapasitas.
"Ini akan menimbulkan krisis akibat kepadatan atau dikenal sebagai over crowding," kata Supriyadi dalam keterangan tertulisnya.
Supriyadi menilai pemerintah tidak bekerja maksimal untuk menuntaskan permasalahan yang akut ini. Ia menuturkan bahwa pemerintah cuma tambal sulam, padahal beberapa kebijakan untuk mengurangi over kapasitas penjara sudah dijalankan.
"Namun kebijakan ini belum memberikan kontribusi bagi masalah lapas," ucapnya.
Kata Supriyadi, persoalannya yakni ancaman pidana penjara dalam Rancangan KUHP tergolong tinggi dan bergantung pada putusan hakim dan juga jaksa.
"Secara teknis dan praktik, hakim akan susah menjatuhkan pidana rendah (di bawah 6 bulan), apabila jaksa menuntut pidana penjara tinggi yang juga bergantung pada ancaman pidana dalam undang-undang," kata dia.
Menurut temuan ICJR, cuma ada 59 tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Sedangkah 1.154 perbuatan pidana yang diancam pidana penjara terdapat 249 perbuatan yang diancam dengan pidana minimum dari 1-4 tahun penjara. Temuan ini belum termasuk ancaman pidana undang-undang ITE, narkoba, dan sebagainya.
"Atas situasi ini, ICJR mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia, khususnya mengantisipasi over kapasitas untuk meminimalisir over crowding," pungkasnya.
Wajib Transparan
Indonesia Police Watch mendesak Polri dapat memberikan klarifikasi sebenar-benarnya soal kericuhan di Mako Brimob. Kenapa situasi mencekam di Mako Brimob itu belum juga terkendali hingga pukul 23.00 WIB dan membuat aktivitas masyarakat terganggu akibat jalanan diblokir.
"Kepolisian perlu menjelaskan secara transparan tentang apa sesungguhnya yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Merahputih.com.
IPW mencatat, kekacauan di Rutan Mako Brimob sebenarnya sudah terjadi sejak Selasa (8/5) pukul 15.00 WIB hingga Rabu (9/5) pukul 10.00 WIB. Saat itu, Jalanan di sekitar Mako Brimob masih diblokir.
"Ironisnya tidak ada penjelasan yang transparan dari kepolisian tentang kekacauan yang terjadi di Mako Brimob," bebernya.
IPW mengimbau, kepolisian harus menjelaskan peristiwa ini dengan transparan tentang apa yang terjadi, tentang berapa korban tewas dan luka dalam kekacauan itu dan tentang senjata api polisi yang berhasil dirampas napi teroris. Sebab dari informasi yang diperoleh IPW, ada lima sampai tujuh unit senjata api polisi yang dirampas napi teroris.
"inilah yang membuat polisi kesulitan mengendalikan situasi karena para napi melakukan perlawanan sengit dengan senjata api rampasan," katanya.
IPW sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Mako Brimob. Ini adalah kekacauan yang kedua di Rutan Mako Brimob. Dan kekacauan ini terjadi beberapa saat setelah Brimob memunculkan kontraversial karena berpatroli mengamankan kantor kantor partai politik di Semarang.
"Bagaimana Brimob bisa berpatroli menjaga kantor orang lain sementara menjaga markasnya sendiri kebobolan Bagaimana Brimob bisa diharapkan maksimal menjaga pilkada serentak, menjaga markasnya sendiri kebobolan. Dengan adanya kekacauan di rutan Mako Brimob ini, Kapolri sudah saatnya mengevaluasi jabatan Dankormar Brimob sehingga kekacauan tidak terulang lagi di rutan Brimob," ungkap Neta. (*)
