Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan gelar atau ekspos perkara dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (8/9) besok. Kejagung bakal mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa pihak lain untuk ikut serta dalam gelar perkara tersebut.
"Tadi koordinasi soal ada rencana ekspos untuk besok mengangkut penanganan perkara jaksa P (Pinangki)," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (7/9).
Baca Juga:
Proses penyidikan perkara Jaksa Pinangki diketahui telah memasuki tahap akhir. Korps Adhyaksa telah menaikkan kasus tersebut ke tahap I pada Selasa (1/9) lalu.
Kejagung selanjutnya bakal melimpahkan berkas perkara jaksa Pinangki ke penuntutan. Maka dari itu, pihaknya mengundang perwakilan KPK, Bareskrim Polri, dan Kemenko Polhukam dalam proses ekspos perkara secara terbuka.
"Ini kita ekspos lah secara terbuka, akan kita undang ada beberapa pihak. Jadi besok apa saja," ujar Febrie.
Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi kepengurusan fatwa bebas dari Mahkamah Agung. Pinangki diduga telah menerima suap sebesar USD500 ribu atau sekitar Rp7,4 miliar setelah berhasil membuat Joko Tjandra menerima proposalnya yang berisi penawaran penyelesaian kasus.
Jaksa Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Adapun Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor menyatakan, sanksi diberikan bagi pemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Baca Juga:
Komjak Dinilai Bangun Opini di Kasus Pinangki, Pengamat: Harus Objektif
Begitu pula bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji tersebut. Keduanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta, paling banyak Rp250 juta.
Febrie mengungkapkan, alasan pihaknya mengenakan Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor lantaran Jaksa Pinangki berupaya meyakinkan Joko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melaluinya. Upaya itu, kata dia, dilakukan Jaksa Pinangki dengan mencatut sejumlah nama yang diyakini dapat memengaruhi fatwa Mahkamah Agung tersebut.
"Karena memang dia kan yang menyakinkan Joko Tjandra bahwa dia bisa ngurus dengan menjual berbagai nama lah dijual. Sehingga Joko Tjandra awalnya yakin itu," kata Febrie. (Pon)
Baca Juga:
Eks Ketua Komjak: Opini Publik Ganggu Penyidikan Jaksa Pinangki
