Kejagung Siapkan Langkah Penjemputan Tersangka Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem di Australia


Mantan Stafsus Nadiem, Jurist Tan, jadi tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook.
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penelusuran soal keberadaan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Jurist Tan menetap di Australia.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menuturkan, penelusuran ini untuk membawa pulang mantan Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim itu ke Indonesia.
"Informasinya sedang di dalam penyidik dalam rangka menghadirkan JT ke Indonesia," kata Anang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/7).
Baca juga:
MAKI Bocorkan Alamat Tersangka Jurist Tan di Sydney, Infonya Sudah Sampai Kejagung
Kejagung juga akan kembali memanggil Jurist Tan, tersangka kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek terkait pengadaan Chromebook, untuk diperiksa sebagai tersangka ketiga kalinya.
“Pemanggilan ketiga sudah direncanakan. Kalau tidak salah pekan ini juga. Penyidik sedang mempertimbangkan. Kita tunggu dalam waktu dekat,” kata Anang.
Apabila Jurist kembali mangkir maka terbuka peluang mantan staf Mendikbudristek Nadiem Makarim itu akan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Baca juga:
Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Mangkir Lagi, Kejagung: Red Notice Masih Proses
Informasi keberadaan Jurist Tan di Australia diungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman, yang pergi ke negeri kangguru layaknya detektif untuk melacak sendiri keberadaan Jurist.
Boyamin selama sepekan berkeliling Australia sejak 17 Juli hingga 25 Juli 2025. Dia mengaku melacak keberadaan Jurist ke Brisbanne, Gold Coast, Alice Springs, Canberra, dan Sydney.
Boyamin menceritakan mendekati alamat yang diduga ditempati oleh Jurist. Namun, dia tak berkunjung sebagai tamu karena tak ingin melanggar hukum di negara tersebut. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik

KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
