Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan pemotongan kabel serat optik yang saat ini tengah gencar dilaksanakan merupakan amanat Undang-Undnag Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Sejatinya pihak penyedia kabel tidak memiliki izin dari pemerintah atas usaha penyediaan jasa tersebut.
Baca Juga
Dituding Sepihak Potong Kabel Optik, Pemprov DKI Rangkul APJATEL
Maka dari itu, bagi setiap pelanggar yang menggunakan lahan negara akan menerima sanksi hingga berujung pada pemotongan kabel.
"Loh dia (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL) gak berizin yang selama ini kita izinin itu kabel jaringan utilitas dibawah tanah," ucap Hari saat dikonfirmasi kepada wartawan, Jakarta, Minggu (15/9).
Menurut dia, pemotongan jaringan telekomunikasi kabel serat optik dilakukan karena adanya program Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Ia pun telah melakukan ultimatum kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk memindahkan kabel dari ke bawah tanah.
"Dari Januari sudah saya sampaikan untuk segera menurunkan kabel yang menggantung di udara agar dipindah ke bawah tanah dan semuanya sudah disepakati oleh mereka, bahkan kita turun bersama ke lapangan untuk menentukan titik turunya," jelas dia.
Baca Juga
Selanjutnya meski pihak APJATEL meminta bantuan pada Ombudsman Jakarta, dan dengan tegas Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara pemotongan kabel. Hari tetap berpegang teguh pada aturan dan tetap akan memotong kabel serat optik yang sudah masuk ke dalam program KSD.
"Kalau dipermasalahkan sampai mana pun kami ladeni. Kita jelas kok peraturannya," tegasnya. (Asp)
