Kebijakan Tarif Trump Bakal Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Mei 2025
Kebijakan Tarif Trump Bakal Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Presiden AS Donald Trump (Foto: Partai Republik AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87 persen secara tahunan (yoy).

Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 5.665,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 3.264,5 triliun.

Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dipengaruhi dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, baik langsung maupun tidak.

"Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan berada pada titik tengah kisaran 4,7-5,5 persen year on year (yoy) dipengaruhi oleh dampak langsung dan tidak langsung kebijakan tarif AS," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/5).

Baca juga:

Trump Unggah Foto AI Pakai Atribut Paus Jelang Konklaf, Warganet Minta Dihapus

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025, perkembangan ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi domestik dan kinerja ekspor. Dari sisi pengeluaran, produk domestik bruto (PDB) triwulan I 2025 ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89 persen (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 4,87 persen (yoy) pada kuartal I 2025 menempati peringkat kedua tertinggi di antara negara-negara G20, setelah China yang mencatat pertumbuhan 5,4 persen (yoy).

"(Ekonomi) Indonesia tumbuh 4,87 persen dan untuk negara G20, kita pertumbuhannya nomor dua tertinggi di bawah China yang tumbuh 5,4 persen," ujar Airlangga.

Airlangga merinci capaian Indonesia berhasil melampaui negara-negara lain seperti Malaysia (4,4 persen), Singapura (3,3 persen), dan Spanyol (2,9 persen).

Namun, Indonesia masih berada di bawah Vietnam yang mencatat pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 6,93 persen (yoy) pada kuartal yang sama. (*)

#Pertumbuhan Ekonomi #Badan Pusat Statistik (BPS) #Bank Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
BI menargetkan jumlah pengguna QRIS mencapai 69,32 juta pada akhir tahun ini atau tumbuh sebesar 20,26 persen secara tahunan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Tugas penagihan kewajiban itu akan dialihkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Bagikan