Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin meninjau lahan KAI di dekat Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, Bandung, Senin (6/4). Peninjauan ini merupakan langkah awal untuk memetakan sejumlah aset KAI di Bandung yang direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan hunian vertikal terintegrasi (transit oriented development/TOD) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan pemerintah sedang menyusun perencanaan melalui tim gabungan yang melibatkan Kementerian PKP, KAI, Danantara, dan Pemerintah Kota Bandung.
Tim ini bertugas mengkaji aspek teknis dan tata ruang sebelum langkah pembangunan dimulai. “Tim akan memaparkan konsep dasarnya, termasuk bagaimana fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah akan diintegrasikan dalam kawasan tersebut,” ujar Maruarar Sirait di Bandung, Jawa Barat, Senin (4/6).
Ia juga menyebutkan adanya dukungan awal dari sektor swasta. “Sudah ada komitmen awal untuk pembangunan seribu unit rumah melalui skema tanggung jawab sosial. Lokasi penempatannya akan dikaji bersama KAI agar selaras dengan pengembangan aset mereka,” tambahnya.
Baca juga:
Adik Presiden Prabowo Sebut Program Perumahan Rakyat untuk Kesehatan Masyarakat
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan pemanfaatan lahan di sekitar stasiun diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil. Dengan konsep TOD, penghuni nantinya akan memiliki akses langsung ke moda transportasi kereta api yang murah dan cepat.
Sejumlah lahan KAI di Bandung ini memang diproyeksikan akan dikembangkan menjadi hunian vertikal. “Fokus utama kami yakni memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika warga tinggal di area TOD seperti Kiaracondong, mereka akan jauh lebih efisien dalam pengeluaran transportasi karena akses kereta api berada tepat di lingkungan tempat tinggal,” jelas Bobby.
Bobby menambahkan, dalam rencana pengembangannya, kawasan ini juga akan mengakomodasi ruang publik dan area bisnis mikro untuk mendukung ekonomi warga.
Langkah inventarisasi ini merupakan bagian dari optimalisasi aset negara yang tetap mengedepankan keselamatan operasional kereta api sekaligus upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.(knu)
Baca juga:
Menteri PKP dan COO Danantara Tinjau Kawasan Bantaran Rel Kawasan Jakarta, Survei Lokasi Permukiman
