Kata Habiburokhman Soal Menteri Kelautan dan Perikanan Jatah Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Foto: MP/Ponco Sulaksono
MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membantah anggapan yang menyatakan bahwa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan jatah untuk partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
Hal tersebut diungkapkan merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, tidak ada istilah jatah untuk partai politik dalam penunjukkan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga:
Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun
"Enggak ada lah. Enggak ada jatah menjatah," kata Habib kepada pewarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/12).
Habib menekankan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Gerindra, kata dia, tidak mau berspekulasi dan mengintervensi masalah perombakan kabinet.
Habib kemudian merespons isu yang menyebutkan bahwa Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono bakal menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.
Menurutnya, Gerindra tidak memiliki kapasitas untuk mengusulkan Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga:
Reshuffle Hak Jokowi, Gerindra Tak Bahas Pengganti Edhy Prabowo
Ia meminta tidak ada pihak yang mengartikan bahwa Gerindra mengusulkan nama Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan karena Trenggono memiliki kedekatan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Terlepas memang Trenggono itu dengan Pak Prabowo kan baik sekali hubungannya. Beliau berdua itu di Kemenhan sangat harmonis. Tapi jangan diartikan kami yang mengusulkan juga, karena kami enggak ada kewenangan di situ," kata Habib. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Ketua DPC Solo Terang-terangan Tolak Rencana Budi Arie Mau Masuk Gerindra
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Sekjen Gerindra Dukung Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional