Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif menyambut baik usulan DPRD DKI Jakarta perihal Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta diisi lebih dari satu orang.
Menurutnya, wacana itu bagus lantaran masalah di Ibu Kota cukup banyak dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI sangat besar.
Baca Juga:
"Ya penduduknya padat, masalahnya berat, APBD besar. Maka perlu ada wagub lebih dari empat," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
Bila usulan itu diterima maka undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara harsus direvisi kembali.
Dimana di dalam pasal 10 dinyatakan bahwa Jakarta di pimpin oleh satu Gubernur dan satu wakil gubernur.
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra itu menuturkan, revisi undang-undang tersebut perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
"Sebagai usulan pengkayaan wacana sih boleh saja. Kalau saya sih memang harus dipertimbangkan revisi Undang-Undang 29 dibuat lebih dari 1 wagub," jelasnya.
Namun, kata dia, DPRD tidak bisa mengusulkan Wagub DKI lebih dari satu orang. Karena Dewan Kebon Sirih kata dia hanya sebatas mengurus peraturan daerah. Sementara masalah jumlah Wagub adalah kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat.
"Enggak bisa (mengusulkan) bukan domainnya. Domainnya ngatur itu pusat dan DPR RI," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Pantas Nainggolang mengatakan sejumlah anggota Dewan Kebon Sirih mengusulkan Wakil Gubernur (Wagub) DKI diisi lebih dari satu orang.
Baca Juga:
Kritik M. Taufik pada Pansus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Namun pengguliran beberapa orang nomor dua di Jakarta itu tidak masuk dalam pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Pantas pun mencontohkan ketika era Gubernur Sutiyoso Jakarta memiliki empat wakil gubernur pada periode pertama tahun 1997-2002.
"Dalam tatib sih gak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, Wagub DKI itu ada 4 dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," tutur Pantas di ruang rapat serbaguna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). (Asp)
Baca Juga:
Gubernur DKI Jakarta Apresiasi Partisipasi Aktif INTI dalam Perayaan Cap Go Meh 2019
