Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YRC).
Dengan demikian, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur itu akan segera diadili.
"Tim Penyidik, Kamis (23/9/2021) telah selesai melaksanakan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) Tersangka YRC kepada Tim Jaksa karena pemeriksaan kelengkapan berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Tim Jaksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Jumat (24/9).
Baca Juga:
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul
Ali mengatakan, penahanan Yoory menjadi kewenangan Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan terhitung mulai 23 September 2021 sampai Oktober 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Dalam waktu 14 hari kerja, Tim Jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Ali.
Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam perkara ini KPK baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe.
Baca Juga:
Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul
KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar
KPK pun telah mendalami tujuan Perumda Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul. Pengadaan tanah itu diduga untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Program itu adalah salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya. (Pon)
