Kasus Positif Naik Empat Kali Lipat, PKS Minta Anies Hati-hati Keluarkan Kebijakan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 10 Juni 2020
Kasus Positif Naik Empat Kali Lipat, PKS Minta Anies Hati-hati Keluarkan Kebijakan

Tenaga kesehatan tengah melayani pembuatan surat bebas COVID-19. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani meminta kepada Gubernur Anies untuk menimbang secara matang dan hati-hati dalam mengambil kebijakan.

Pendapat dia, baru empat hari penerapan PSBB masa transisi, pasien corona mengalami lonjakan yang signifikan. Naik empat kali lipat per hari.

Baca Juga:

Rencana Anies Ganjil Genap Motor Rawan Picu 'Klaster Angkutan Massal'

"Ini baru empat hari, tapi lonjakan pasien sudah sangat tinggi, dari 61 orang menjadi 239 orang per hari dalam waktu singkat. Ini ekstrem sekali dan harus menjadi perhatian dalam membuat kebijakan," kata Yani di Jakarta, Rabu (10/6).

Penyemprotan disinfektan oleh petugas Damkar DKI untuk mencegah COVID-19 di Blok III Pasar Senin, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Penyemprotan disinfektan oleh petugas Damkar DKI untuk mencegah COVID-19 di Blok III Pasar Senin, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Yani juga menyoroti lonjakan volume kendaraan masa transisi PSBB. Menurutnya, lonjakan pengguna lalu lintas juga terjadi di DKI, jika dibandingkan masa PSBB. Di PSBB masa transisi, ada penambahan rata-rata jumlah kendaraan hampir mencapai 50 ribu unit per hari.

"Lalu lintas kendaraan juga mulai meningkat lebih banyak dibandingkan masa PSBB sebelumnya, dari 190 ribuan meningkat jadi 240 ribuan per hari,” ujar Yani.

Baca Juga:

Begini Cara DKI Tumbuhkan Kembali Ekonomi di Tengah Pandemi

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan, tingginya penambahan jumlah pasien positif COVID-19 tidak lepas dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kita mau ekonomi jalan lagi, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa wabah COVID-19 ini masih ada dan masih terus menyebar. Pemprov DKI juga saya nilai masih kurang tegas dalam melakukan penertiban terkait protokol kesehatan,” tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Upaya New Normal Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan

#PKS #Virus Corona #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Taman Kalijodo merupakan ruang publik yang harus terbebas dari aksi tindakan kriminal.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
SMA Negeri 68 Jakarta Pusat menjadi titik awal pelaksanaan program E-Waste School Movement.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
Indonesia
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Namun, ada sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi keberadaan lajur sepeda itu, agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Indonesia
Wali Kota New York Zohran Mamdani Dukung Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani.
Yusuf Abdillah - Senin, 21 September 2026
Wali Kota New York Zohran Mamdani Dukung Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah
Indonesia
Gubernur Pramono Pamer Capaian Ekonomi Jakarta ke Pemimpin Kota Dunia di Amerika
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Jakarta tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Gubernur Pramono Pamer Capaian Ekonomi Jakarta ke Pemimpin Kota Dunia di Amerika
Indonesia
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Wali Kota Mamdani mengajak Pramono bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York untuk membahas solusi atas sejumlah persoalan perkotaan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Indonesia
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Pada tahap awal, layanan segmen Velodrome–Manggarai dibuka secara terbatas di tiga stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka, dan Manggarai.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Bagikan