Kasus Positif Naik Empat Kali Lipat, PKS Minta Anies Hati-hati Keluarkan Kebijakan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 10 Juni 2020
Kasus Positif Naik Empat Kali Lipat, PKS Minta Anies Hati-hati Keluarkan Kebijakan

Tenaga kesehatan tengah melayani pembuatan surat bebas COVID-19. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani meminta kepada Gubernur Anies untuk menimbang secara matang dan hati-hati dalam mengambil kebijakan.

Pendapat dia, baru empat hari penerapan PSBB masa transisi, pasien corona mengalami lonjakan yang signifikan. Naik empat kali lipat per hari.

Baca Juga:

Rencana Anies Ganjil Genap Motor Rawan Picu 'Klaster Angkutan Massal'

"Ini baru empat hari, tapi lonjakan pasien sudah sangat tinggi, dari 61 orang menjadi 239 orang per hari dalam waktu singkat. Ini ekstrem sekali dan harus menjadi perhatian dalam membuat kebijakan," kata Yani di Jakarta, Rabu (10/6).

Penyemprotan disinfektan oleh petugas Damkar DKI untuk mencegah COVID-19 di Blok III Pasar Senin, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Penyemprotan disinfektan oleh petugas Damkar DKI untuk mencegah COVID-19 di Blok III Pasar Senin, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Yani juga menyoroti lonjakan volume kendaraan masa transisi PSBB. Menurutnya, lonjakan pengguna lalu lintas juga terjadi di DKI, jika dibandingkan masa PSBB. Di PSBB masa transisi, ada penambahan rata-rata jumlah kendaraan hampir mencapai 50 ribu unit per hari.

"Lalu lintas kendaraan juga mulai meningkat lebih banyak dibandingkan masa PSBB sebelumnya, dari 190 ribuan meningkat jadi 240 ribuan per hari,” ujar Yani.

Baca Juga:

Begini Cara DKI Tumbuhkan Kembali Ekonomi di Tengah Pandemi

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan, tingginya penambahan jumlah pasien positif COVID-19 tidak lepas dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kita mau ekonomi jalan lagi, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa wabah COVID-19 ini masih ada dan masih terus menyebar. Pemprov DKI juga saya nilai masih kurang tegas dalam melakukan penertiban terkait protokol kesehatan,” tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Upaya New Normal Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan

#PKS #Virus Corona #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Bagikan