Kasus Mentan SYL Berpotensi Menggerus Eksistensi Anies di Pilpres

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 09 Oktober 2023
Kasus Mentan SYL Berpotensi Menggerus Eksistensi Anies di Pilpres

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Kasus yang terjadi di lingkaran menteri Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berpotensi mengancam eksistensi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Pengamat Politik Emrus Sihombing berpendapat, posisi Anis Baswedan yang merupakan Calon Presiden (Capres) dari Nasdem itu, saat ini, berada di ujung tanduk.

Baca Juga:

JK Berikan Masukan Menangkan Pilpres ke Anies

"Atau bisa tidak jadi maju sebagai Capres," kata Emrus kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (9/10).

Dalam pengamatan Emrus, ada kemungkinan Partai Kebangkitan Bangsa juga mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bakal Cawapres Anies juga melakukan evaluasi juga.

"Kita lihat sekarang, kan, kader partai Nasdem itu ada dua tingkat menteri (bekas Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ) yang sedang berurusan dengan hukum, kasus korupsi," jelas pengajar ilmu komunikasi politik di beberapa universitas ini.

Emrus meyakini, PKB tengah berpikir ulang karena posisi mereka yang bisa terlihat tak baik di mata publik.

"Bagaimanapun persepsi publik terhadap partai itu pasti tidak baik. Bisa jadi PKB pindah koalisi, " kata Emrus.

Sementara itu, peneliti Transparasi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko menuturkan, kasus korupsi seperti terjadi pada Syahrul Limpo ini merupakan persoalan klasik di Indonesia.

Baca Juga:

Anies Temui JK Bahas Penurunan Ekonomi

"Selama ini kan "image"-nya, seperti di NasDem dibiayai oleh pemiliknya," kata Danang.

Seharusnya ini menjadi pekerjaan rumah (PR) semua orang.

"Tapi semua itu belum akan selesai, terutama pada politisi karena terkait pendanaan partai politik," tutur Danang.

Karena partai dibiayai oleh kader maka tidak mengherankan jika kader kemudian cari uang dengan caranya.

Terutama pada jabatan-jabatan yang cukup tinggi seperti menteri yang kemudian menjadi sumber pendanaan atau sumber kegiatan.

"Begitu didanai negara sepenuhnya bohirnya kehilangan peran. Karena pejabat negaranya harus diperiksa terus," tutup Danang. (Knu)

Baca Juga:

3 Faktor Elektabilitas Prabowo Unggul dari Ganjar dan Anies dalam Survei LSN

#Pengamat Politik #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pilpres 2024 #Partai Nasdem #Syahrul Yasin Limpo #Menteri Pertanian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Bagikan