Kasus Guru Atun, Komisi X DPR: jangan Ada lagi Siswa yang Menghina Pendidik

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Kasus Guru Atun, Komisi X DPR: jangan Ada lagi Siswa yang Menghina Pendidik

Ilustrasi guru honorer. Foto: istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) di SMAN 1 Purwakarta, Syamsiah atau yang akrab disapa Bu Atun, yang menjadi korban olok-olok sejumlah siswa.


Menurut Lalu, peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi dunia pendidikan tentang perlunya penanaman nilai-nilai etika, sopan santun, dan penghormatan kepada guru. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi tindakan perundungan atau pelecehan terhadap tenaga pendidik di lingkungan sekolah.


“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua siswa. Guru ialah sosok yang harus dihormati, bukan dilecehkan. Apalagi Bu Atun dikenal sebagai pribadi dengan budi pekerti yang sangat baik,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (23/4).


Ia juga mengapresiasi sikap Bu Atun yang memilih untuk memaafkan para siswa yang telah berperilaku tidak terpuji. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan keteladanan seorang pendidik sejati.

Baca juga:

Miris! Tiap Tahun Rata-Rata 470 Ribu Lulusan Guru Jadi Pengangguran Terdidik




“Keteladanan Bu Atun patut menjadi contoh, tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi sesama guru. Sosok yang pemaaf, penyayang, dan bersahaja seperti beliau menunjukkan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi dunia pendidikan kita,” tambahnya.


Lebih lanjut, Lalu mendorong pihak sekolah, orangtua, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk bersama-sama memperkuat pendidikan karakter di kalangan siswa, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.


Kasus ini diharapkan menjadi momentum refleksi bagi semua pihak untuk mengembalikan muruah guru sebagai figur yang dihormati dan dijunjung tinggi dalam proses pembelajaran.


Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan aksi tidak sopan sejumlah siswa SMAN 1 Purwakarta terhadap guru mereka viral di media sosial.


Dalam video tersebut, terlihat beberapa murid mengolok-olok seorang guru, bahkan mengacungkan jari tengah saat proses belajar berlangsung. Para siswa yang melecehkan Guru Atun akhirnya diberi sanksi disiplin. (Pon)

Baca juga:

Proyek Sains 3D Printer Senpi Tewaskan Siswanya, Guru IPA SMP Siak Jadi Tersangka

#Guru #DPR #Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - 1 menit lalu
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
242.482 Guru PPPK Bakal Ditempatkan Ulang, Disesuaikan Kebutuhan Daerah
Kemendikdasmen mengupayakan penempatan tetap berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
242.482 Guru PPPK Bakal Ditempatkan Ulang, Disesuaikan Kebutuhan Daerah
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Biaya Sekolah Anak Petugas-Relawan Karhutla Gugur Ditanggung Negara Hingga Jenjang Tertinggi
Presiden Prabowo Subianto memastikan negara menanggung pendidikan anak-anak petugas dan relawan yang gugur saat menangani karhutla. Beasiswa diberikan hingga jenjang pendidikan tertinggi sesuai kemampuan masing-masing anak.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Biaya Sekolah Anak Petugas-Relawan Karhutla Gugur Ditanggung Negara Hingga Jenjang Tertinggi
Bagikan