Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar menegaskan, bahwa tugas berat telah menanti jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2032 yang baru saja dilantik.
Marwan mendesak agar OJK segera memprioritaskan penuntasan kasus dugaan penipuan investasi pada platform Dana Syariah Indonesia yang mencatatkan total kerugian fantastis mencapai Rp 2,47 triliun.
“Kami ucapkan selamat kepada Dewan Komisioner OJK yang telah resmi dilantik. Namun, mereka langsung dihadapkan pada persoalan besar. Salah satu yang harus menjadi prioritas utama adalah penanganan kasus Dana Syariah Indonesia. OJK harus terlibat langsung dalam pengusutan tanpa kompromi. Bongkar alur dana secara menyeluruh dan pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Marwan Jafar di Jakarta, Minggu (29/3).
Marwan mengungkapkan, penyelesaian skandal ini merupakan ujian pertama sekaligus titik balik untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas OJK sebagai regulator.
Baca juga:
5 Nama Disahkan DPR, Begini Struktur Baru Dewan Komisioner OJK 2026-2031
Pasalnya, kasus ini telah memakan korban sebanyak 11.151 pemberi dana (lender) yang hingga kini nasib dananya masih terkatung-katung, padahal entitas tersebut telah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasan OJK sejak Februari 2021.
Ia memberikan catatan khusus mengenai pentingnya pengembalian dana nasabah secara utuh. Ia meminta OJK meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk memastikan aset-aset hasil kejahatan dapat disita dan dikembalikan kepada para korban yang mayoritas merupakan kalangan pensiunan.
“Bareskrim Polri memiliki wewenang menangani unsur pidana, sementara OJK berwenang dalam hal pengawasan dan administrasi. Kami minta agar seluruh dana korban dikembalikan tanpa pengecualian dan tanpa pengurangan apa pun. Kasihan para korban, banyak di antaranya adalah pensiunan yang kehilangan dana hidupnya. Negara harus hadir melindungi mereka,” tegas Marwan.
Lebih lanjut, Marwan mendorong adanya audit internal besar-besaran di tubuh OJK. Ia mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga yang berada di bawah pengawasan ketat regulator bisa melakukan penyimpangan hingga triliunan rupiah tanpa terdeteksi lebih dini.
Baca juga:
1.251 Dapur MBG Bermasalah, DPR Desak BGN Perketat Pengawasan dan Akreditasi
Evaluasi total terhadap sistem pengawasan dianggap mutlak dilakukan agar celah serupa tidak dimanfaatkan oleh oknum di masa depan.
“Kasus ini harus menjadi bahan evaluasi total. OJK perlu melakukan audit internal, mengapa kasus Dana Syariah yang berada di bawah pengawasan OJK bisa menyebabkan kerugian hingga lebih dari Rp2 triliun. Jangan sampai kasus ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. OJK harus menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat, bukan justru sebaliknya,” pungkasnya. (Pon)
