KASBI Tepis Isu People Power di May Day 2019
Serikat Buruh KASBI (Foto: Facebook Pusat konfederasi Kasbi)
MerahPutih.com - Massa buruh dari elemen Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyebut adanya isu 'People Power' dalam perayaan May Day 1 Mei 2019 hari ini sangat berlebihan.
Ketua Umum Kasbi, Nining Elitos mengatakan buruh hanya menyampaikan keluhan yang dirasa terkait sistem perburuhan di Tanah Air selama ini.
“Rakyat yang penting hari ini adalah mereka mendapatkan pekerjaan, bagaimana mereka dapatkan upah yang layak dan memiliki tempat tinggal dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya di, Jakarta, Rabu (1/5).
Dia menegaskan, massa buruh tidak ada kaitan dengan situasi politik di Indonesia dewasa ini, apalagi pasca Pemilu 2019 lalu. Untuk itu ia mengaku kecewa karena aksi disekat tidak boleh ke depan kawasan Istana Negara.
“Terlalu naif bagi kami bahwa rezim hari ini melihat buruh turun kejalan adalah sebagai people power. Nah People Power ini akan dilakukan oleh rakyat ketika rezim tidak lagi berpihak kepada rakyat,” katanya.
Terakhir, dia menyebut siapapun yang memimpin Indonesia nantinya bisa lebih memikirkan nasib rakyat. Tak lupa juga tentunya nasib kamu buruh. “Bukan tunduk pada kehendak pesanan kaum pemodal, bukan pesanan kapitalis,” ujarnya.
Sekitar pukul 17.30 WIB sendiri massa buruh dari berbagai elemen yang merayakan May Day 1 Mei mulai bertolak pulang. Lembubaran mereka diiringi dengan dinyalakannya suar dan kembang api berwana hijau, merah, dan biru yang dihidupkan serta petasan yang ditembak ke langit.
Jalan di sana yang sempat ditutup kembali dibuka. Arus lalu lintas pun kembali normal dan bisa dilintasi seperti biasa lagi. (Knu)
Baca Juga:Penggagas Ijtima Ulama III: Masyarakat Ingin Mendengar Opini Selain MUI
Bagikan
Berita Terkait
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Buruh Gelar Aksi Protes Besaran UMP Jakarta 2026, Bawa 3 Tuntutan
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026